Bacalon Walikota Cilegon jalur Perseorangan, Ali Mujahidin. (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – Bakal Calon (Bacalon) Walikota Cilegon Jalur Perseorangan, Ali Mujahidin mempertanyakan sistem keterbukaan informasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon menyangkut penanganan persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung salah satu bacalon.

Pria disapa Mumu ini menyatakan, berdasarkan informasi yang diketahuinya sudah ada 2 oknum ASN yang dinilai melanggar netralitas. Namun hingga saat ini publik tidak mengetahui hasil dan rekomendasi Bawaslu Cilegon ke KASN mengenai permasalahan tersebut.

“Sekarang mana hasil rekomendasi mereka (Bawaslu) selama ini dalam menangani persoalan ASN? Apa isi rekomendasi mereka ke KASN? Kenapa tidak transparan diumumkan? Kan udah ditemukan ada dua oknum yang tidak netral. Pertama oknum lurah dan oknum kepala dinas yang ikut yel-yel, saya mau tahu Bawaslu sampai dimana itu prosesnya,” kata Mumu kepada awak media ditemui di KPU Kota Cilegon, Selasa (21/7/2020).

Baca juga  2 Pegawai Pengadilan Agama Serang Positif Covid-19, Persidangan Ditutup Sementara

Ia menjelaskan, semestinya Bawaslu Cilegon dapat bercermin dari Bawaslu RI yang beberapa waktu lalu datang ke Cilegon. Dimana, Bawaslu Cilegon harus bersikap terbuka, jujur dan adil tanpa adanya keberpihakan terhadap salah satu bacalon.

“Bukannya beberapa waktu lalu dari Bawaslu RI meminta agar semua Bawaslu dapat terbuka mengenai netralitas ASN? Semestinya itu yang musti dilakukan. Bawaslu harus bersikap dengan jujur, dengan adil, tidak ada keberpihakan. Maka, bisa dipastikan insya Allah Pemilukada itu kondusif. Tapi kalau sudah ada penyimpangan, saya yakin ini akan menjadi pemicu terjadinya konflik,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Bawaslu Kota Cilegon Siswandi mengungkapkan, jika pihaknya telah melayangkan surat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait Ketidaknetralan ASN. Persoalan pelanggaran ASN di Cilegon, kata Siswandi, hanya bersifat pelanggaran etik.

Baca juga  2 Pegawai Pengadilan Agama Serang Positif Covid-19, Persidangan Ditutup Sementara

“Ada mekanisme pelanggaran bagi ASN yang belum ditetapkan pasangan calon. Kata KASN sendiri sebelum ditetapkan calon itu hanya pelanggaran di PP 42 tentang kode etik, bukan di PP 53. Kalau PP 53 itu ada tahapan sanksi teknisnya, jadi kalau di korelasikan dengan undang-undang kepemilihan itu belum ada,” pungkasnya. (Ully/Red)