Bareng-bareng Tanggulangi Pencemaran Laut, KSOP Banten Gagas Pengklasteran Pelabuhan

0
PT Polychem Lindo memperlihatkan peralatan oil boom yang akan digunakan untuk penanggulangan pencemaran laut

CILEGON, SSC – Pelabuhan di Banten baik Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) mempunyai kewajiban memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Pencemaran di perairan dan Pelabuhan. Namun belum seluruh dapat memenuhi persyaratan lantaran investasi untuk memenuhi aturan tersebut terbilang besar.

Dalam menghadapi tantangan itu, KSOP Banten menggagas program Pendekar Banten, suatu program pengklasteran penanggulangan pencemaran di Pelabuhan Banten.

Kepala KSOP Banten, Barlet Silalahi mengatakan, pengklasteran pelabuhan tersebut sangat penting untuk dibentuk. Manakala BUP atau TUKS di dekat perairan terjadi pencemaran laut sudah langsung diantisipasi bersama.

“Jadi Kami membentuk klaster ini karena daerah Banten cukup luas. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semisalnya ada tumpahan minyak, bahan berbahaya di laut, kita sudah punya sistem untuk mempermudah penanggulangannya,” ujar Barlet Silalahi usai peresmian program di Bulk Tank Terminal PT Polychem Lindo, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Kamis (28/10/2021).

Kepala KSOP Banten, Barlet Silalahi meresmikan program klaster penanggulangan pencemaran laut

Pengklasteran pelabuhan itu, kata Barlet, bertujuan baik. Disamping penanggulangan pencemaran juga bermaksud menjaga perairan di Banten tetap bersih dan bebas pencemaran.

Menurutnya, siapapun tidak ada yang tahu kapan dan dimana kejadian pencemaran terjadi. Maka dari itu, dengan sistem pengklasteran ini, setidaknya BUP dan TUKS yang lokasinya berdekatan bisa saling mengantisipasi.

“Sebenarnya kejadian kan kita tidak tahu, kapan terjadi, dimana itu terjadi, kita harapkan itu tidak terjadi. Kita hanya mengantispasi mengklasterkan diri, artinya kita sudah punya sistem,” terangnya.

Sementara Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal pada KSOP Banten, Pro Hartanta menyatakan, dari 66 TUKS dan BUP yang ada di Banten tidak seluruhnya memiliki peralatan dan SDM yang memadai untuk memenuhi persyaratan penanggulangan pencemaran laut. Dengan pengklasteran yang baru diinisiasi pertama ntuk 12 TUKS dan BUP di Banten, harap dia, persyaratan dalam aturan PM Perhubungan 58/2021 dapat dipenuhi.

“Sistem klaster di Indonesia baru ada di Banten saja. Kita berharap pemenuhan PM 58 ini dapat semakin efektif dan efisien. Makanya salah satu breaktrough itu adalah menjalankan program Pendekar Banten ini,” pungkasnya. (Ronald/Red)

 

error: Content is protected !!
Exit mobile version