Salon RF milik NH di Jalan Raya Anyer, Lingkungan Ramanuju, Kelurahan Ramanuju, Kota Cilegon, dipasang garis polisi, Rabu (13/3/2019). NH ditangkap karena didugaemperdagangkan orang lewat salon miliknya dengan cara berkedpk panti pijat. Foto Ronald/selatsunda.com

CILEGON, SSC – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Cilegon menangkap NH (36), pemilik Salon RF di Jalan Raya Anyer, Lingkungan Ramanuju Baru, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Warga asal Kecematan Puloampel, Kabupaten Serang ini diduga ditangkap karena memperdagangkan orang di salon miliknya dengan berkedok panti pijat.

NH juga merupakan salah satu Calon Legislatif Partai Persatuan Indonesia (Perindo) tingkat DPRD Kabupaten Serang. Ia menjadi Caleg untuk Daerah Pemilihan 5 yang meliputi Kecamatan Kramatwatu, Waringin Kurung, Pulo Ampel, Gunungsari dan Kecamatan Bojonegara.

Warga yang ditemui di lokasi membenarkan selain sebagai pemilik salon, NH juga dikenal sebagai caleg salah satu partai politik.

“Memang benar salon itu punya bu Anah, semua orang tahu, kalau bu anah itu caleg,” ungkap salah seorang pekerja disebelah Salon RF, Zaenudin, Rabu (13/3/2019).

Zaenudin menerangkan, salon milik NH kerap terlihat ramai setiap hari. Kebanyakan pelanggan yang datang berjenis kelamin laki-laki.

“Lumayan kalau tamu sering kesini. Kebanyakan cowok. Namanya tetangga pasti tahu lah, banyak yang datang,” paparnya.

Pasca NH ditahan, salon yang berkedok panti pijat ini langsung dipasang garis polisi. Ruko berlantai dua ini tidak lagi terlihat seperti biasanya terdapat plang nama salon.

“Sekarang itu (Plang Salon) udah dilepas, karena (pemilik ruko) yang punya marah. Karena tahu banyak yang kerja lumayan seksi – seksi,” tandasnya.

Sementara, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Serang, Jahudi tidak menampik NH merupakan salah satu caleg asal Dapil Kabupaten Serang. Ia juga tidak menepis kabar penahanan NH.

Soal upaya selanjutnya, kata dia, partai tidak akan mencoret nama NH dari daftar caleg tetapi masih menunggu hasil proses hukum hingga tahapan inkrah.

“Bagi caleg yang melakukan pelanggaran, tentu kami pun ada sanksi-sanksi untuk diterapkan. Tapi untuk persoalan ini, kami akan menunggu proses hukum hingga selesai. Kami terapkan azas praduga tidak bersalah. Karena kalau kami memberikan sanksi sebelum ada inkrah, akan merugikan caleg kami secara pribadi, maupun partai kami secara kelembagaan,” ungkapnya. (Ronald/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?