Anggota Komisi III Cilegon Rahmatulloh diwawancara awak media di salah satu tempat makan di Cilegon, Selasa (4/9/2019). Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Langkah Pemerintah Kota Cilegon untuk memecah sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Warnasari seluas 45 hektar menjadi dua bagian yakni 10 hektar untuk pembangunan pelabuhan oleh PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT PCM) dan 35 hektar untuk pergudangan tampaknya akan terhenti. Pasalnya, pemecahan atau splitshing sertifikat HPL yang akan dibangun untuk pelabuhan warnasari itu tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan aturan keagrariaan.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Cilegon, Rahmatulloh ketika di wawancara awak media terkait keberadaan informasi tersebut yang diperolehnya dari pihak berkompeten.

Politisi Partai Demokrat ini menyarankan agar pemkot segera mengajukan proposal ulang ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI guna memecah sertifikat HPL warasari itu  menjadi dua bagian.

“Sertifikat itu tidak dapat di pecah. Pemkot Cilegon atau PCM harus membuat proposal ulang ke Kementerian Agraria. Bahwa HPL itu harus di ubah 10 hektar itu untuk Pelabuhan Warnasari diberikan ke PCM dan 35 hektar diberikan PCM untuk pergudangan,” ungkapnya saat di salah satu rumah makan di Cilegon, Selasa (4/9/2018).

Pemkot, kata Rahmatulloh, diminta tidak bekerja sendirian menyelesaikan itu. Persoalan yang diduga telah diketahui pemkot itu jangan sampai didiamkan saja.  Menurutnya, hal itu harus disampaikan dan dijelaskan segera kepada parlemen.

“Pemkot harus membuat proposal ulang ke pemerintah pusat, bahwa HPL 10 hektar dan 35 hektar harus dipecah. Ini diulang lagi dari nol. Dan itu sudah diketahui pemkot tapi belum disampaikan ke DPRD terutama komisi III,” urainya.

Pihaknya meminta agar informasi tersebut diklarifikasi agar persepsi antara eksekutif dan legislatif soal rencana pembangunan pelabuhan warnasari dapat di persamaan. Jangan sampai, kata Rahmatulloh, rencana mega proyek yang telah tetuang pada RPJMD Kota Cilegon 2016-2021 itu malah berlarut dan tidak berujung penyelesaian.

“Dewan akan minta penjelasan terlebih dahulu. Sebetulnya keinginan pemkot soal lahan 45 hektar mau diapakan,  mau di bagaimana kan. Ingat, 45 hektar itu sudah di DED-kan,  di FS-kan. Yang waktu zaman Dirut dulu (Samsul Rizal), sudah menghabiskan Rp 600 juta. Yang namanya FS dan DED tidak boleh diulang kembali,  ini malah di ulang kembali. Jadi ini harus ditertibkan administrasinya,” tegasnya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here