Suasana pintu masuk pabrik PT Krakatau Steel di Kota Cilegon. (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero), Wisnu Kuncoro (WNU) sebagai tersangka. Selain Wisnu, lembaga anti rasuah ini juga menetapkan tiga tersangka lainnya dalam dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pabrik baja tersebut.

Menanggapi kasus dugaan korupsi ini, Direktur Utama KS, Silmi Karim menyampaikan keprihatinannya sehubungan dengan informasi operasi tangkap tarngan oleh KPK pada hari Jumat, (22/3/2019) di daerah BSD City terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di KS.

KS, kata dia, saat ini tengah gencar melakukan pembenahan internal dan perbaikan kinerja Perseroan dengan mengedepankan profesionalisme dan Good Corporate Government (GCG) di segala bidang serta praktek manajemen yang bebas dari segala konflik kepentingan. Adanya kejadian ini, sambungnya, KS menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada KPK untuk diproses hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah.

“Dengan adanya dugaan suap ini, maka Manajemen Krakatau Steel menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi serta bersikap kooperatif kepada KPK,” ujarnya lewat rilis yang diterima selatsunda.com, Sabtu (23/3/2019).

Silmi menjelaskan, manajemen KS akan membantu sepenuhnya proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Ia berharap, proses  ini dapat segera selesai sehingga Perseroan segera dapat memenuhi target baik produksi baja untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional.

“Manajemen Krakatau Steel menjamin bahwa penegakkan hukum yang sedang berlangsung ini, tidak akan menganggu program kerja perusahaan, pengembangan yang sedang dikembangkan dan pencapaian target 2019,” terangnya.

Mantan Dirut PT Pindad ini menegaskan, tidak ada satupun perusahaan yang mendukung praktek-praktek yang tidak sesuai dengan GCG. Oleh karenanya, ia berharap kasus tersebut dapat menjadi titik tolakyang positif untuk mendukung KS menjadi BUMN yang bersih.

“BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang harus dijaga dari intervensi dan upaya yang sedang dikembangkan, dan pencapaian target tahun 2019,” paparnya. (Ronald/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?