Dua unit Bus Trans Cilegon Mandiri berada di Terminal Seruni, Kota Cilegon. (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Perhubungan Cilegon melayangkan surat permohonan kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim terkait 2 unit Bus Rapid Transit (BRT) milik Pemerintah Provinsi Banten. Permohonan hibah bus cepat ini diajukan untuk membantu tambahan armada Bus Trans Cilegon yang baru saja beroperasi, belum lama ini.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Cilegon, Andi Afandi mengatakan, pengajuan tersebut sehubungan dengan telah dijalankannya program Sarana Angkutan Umum Massal (Saum) Pemkot Cilegon. Rencananya, bus yang belum dimanfaatkan pemprov ini akan dipergunakan untuk tambahan pelayanan Bus Trans Cilegon di koridor satu.

“Kami mendapatkan kabar, jika surat permohonan ini sudah di disposikan dari Pak Gubernur untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh dinas terkait di Provinsi Banten. Semoga aja, permintaan hibah yang kita minta ini menghasilkan,” kata Andi kepada Selatsunda.com,” Selasa (12/3/2019).

Pelayanan bus di koridor satu, kata Andi, idealnya membutuhkan sebanyak 7 unit. Saat ini, Dishub baru bisa menyediakan 2 unit bus. Selain lewat pemprov, Dishub juga akan mengajukan bantuan kepada pihak industri.

“Semoga aja, dengan hibah dua bus dari provinsi bisa meringankan kita. Nanti tinggal kita tambah tiga unit lagi kemungkinan kita akan libatkan CSR (Corporate Social Responsibility) dari industri yang ada di Cilegon,” jelas Andi.

Melalui hibah beberapa unit dari Provinsi Banten dan Industri ini, kata dia, keberadaan transportasi masal ini benar-benar bisa dinikmati dan dirasakan masyarakat.

“Kita berharap, dengan keberadaan transpoertasi masal ini, mampu menekan tingginya kemacetan di Cilegon,” ucap mantan Kepala Dinas Pertanian Kota Cilegon.

Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten, Nurhadi mengapresiasi Program Saum yang dijalankan Pemkot Cilegon. Saum, papar Nurhadi, menjadi salah satu cara mengatasi kemacetan lalu lintas.

“Bagus ini programnya. Karena baru di Cilegon yang memikirkan dulu jika terjadi kemacetan. Ini harus kita dukung keberadaan transportasi massal ini,” ucap Nurhadi.

Selama ini, kata Nurhadi, pemerintah pusat juga memiliki program yang sama seperti Cilegon. Bahkan, ia menyakini pusat bisa memberikan hibah kendaraan untuk mengakomodir transportasi massal di Cilegon seperti yang sudah diterima kota-kota lain di Indonesia.

“Pusat sepertinya bisa bantu Kota Cilegon sepanjang ada dana operasional dan komitmen yang kita untuk pengembangan transportasi massal dari kepala daerah. Seperti contoh di Kota Bekasi, Jawa Barat yang menerima hibah dari pusat sebanyak 20 unit, Yogyakarta sebanyak 100 unit,” pungkasnya. (Ully/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?