Suasana Kapal ASDP sandar di Dermaga Premium atau Dermaga 6, Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Belum lama ini. Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menuding PT ASDP telah melakukan praktek monopoli dalam pengoperasian Dermaga VI di Pelabuhan Merak – Bakauheni. Menurut Gapasdap, pengoperasian Dermaga 6 menjadi Premium tidak memberikan azas keadilan untuk perusahaan swasta yang berusaha di Pelabuhan Merak – Bakauheni. Bahkan dermaga yang hanya dioperasikan khusus untuk kapal -kapal ASDP ini dinilai telah menggerus bisnis para pelaku perusahaan pelayaran swasta.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Gapasdap, Aminuddin saat melakukan pertemuan dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Banten di Terminal Terpadu Merak, Kota Cilegon, Kamis (27/3/2019).

Aminudin yang datang bersama dengan para pengurus DPP Gapasdap dan DPC Cabang Merak ini mempertanyakan aspek legalitas yang mendasari pengoperasian dermaga premium. Penetapan tarif khusus di dermaga peremium, kata Aminudin, menjadi satu pemicu bila bisnis yang dijalankan ASDP tidak berkeadilan terhadap pengusaha penyeberangan lain. Diketahui, tarif di Dermaga Premium diberlakukan secara khusus dan berbeda dengan tarif reguler. Tarif yang diberlakukan hanya untuk dari golongan penumpang pejalan kaki hingga golongan penumpang kendaraan pribadi.

“Salah satu persoalan yang kita pertanyakan itu. saat ini pihak badan usaha pelabuhan menerapkan tarif itu yang menurut kami, tidak seimbang. Karena kita tahu sistem tarif di angkutan penyeberangan sesuai pada PM 30 harus ada dari golongan 1 sampai 9. Kalaupun mereka akan menerapkan terminal eksekutif atau dermaga eksekutif, dan kita tidak tahu nomenklatur yang jelas sampai hari ini, harus diberlakukan tarif-tarif (reguler) itu,” ungkapnya.

Pengoperasian dermaga premium, kata dia, juga telah secara langsung  mempengaruhi perusahaan penyeberangan lain. Jumlah trip kapal para pengusaha pelayaran menjadi berkurangg karena dermaga premium hanya dioperasikan untuk kapal kuhsus milik ASDP. Kondisi ini, kata dia, sudah membuat bisnis perusahaan penyeberangan swasta di Pelabuhan Merak – Bakauheni merugi dan menjadi tidak kondusif.

“Sangat merugikan, sangat merugikan. Itu sudah kita sampaikan ke BPTD. Bahwa dari jumlah tripnya pun sudah berkurang. Kemudian kita lihat, kita dengar di lapangan, ada dinamika yang tidak kondusif. Ada diskriiminatif, ini kapal eksekutif dan kapal non eksekutif. Nah ini kita tidak inginkan. Makanya kita minta kepada regulasi, pemerintah dalam hal ini sebagai regulator untuk membuat kondisi yang seimbang dan kondusif,” paparnya.

Selain masalah-masalah itu, Gapasdap juga telah menyampaikan kaitannya dengan Angkutan Hari Lebaran 2019. Gapasdap sebelumnya telah menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan agar Dermaga Premium dikembalikan ke Dermaga Reguler. Sebagaimana diketahui, kedua pelabuhan diujung Pulau Jawa dan Sumatera ini kerap macet saat Angkutan Lebaran dan pada tahun lalu, dermaga 6 selalu dijadikan area untuk menampung jutaan pemudik motor.

“Hal itu sudah kita sampaikan rapat 5 maret 2019 di Kementerian Perhubungan. Bahwa kita menginginkan dermaga 6 itu kembalikan di regular dulu.  Sampai nanti angkutan Lebaran itu selesai. Karena kita tahu, penyakit, kendala kawan-kawan di penyeberangan di Pelabuhan Merak – Bakauheni ini adalah kemacetan di penumpang naik ke kapal. ini harus dijelaskan dulu oleh mereka. Artinya, tidak boleh sampai saat ini menghadapi angkuta nlebaran, segmentasi jangan dulu lah,” tandasnya.

Aminuddin menegaskan agar pemerintah dapat cepat menanggapi pernyataan yang disampaikan Gapasdap. Gapasdap mengultimatum agar pengoperasian dermaga premium dihentikan sementara pada 7 april 2019 mendatang. Pihaknya juga meminta agar dermaga itu dikembalikan ke pelayanan dermaga reguler. Bilamana tidak, kata dia, maka Gapasdap akan mengambil upaya komprehensif baik hukum, pelaporan kepada Ombusdman RI dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Tadi juga kami sampaikan, kami minta kepada BPBD untuk menfasilitasi notulen yang kami sampaikan supaya pihak Kementerian Perhubungan mengambil langkah sampai 7 april nanti. Kami minta ini dihentikan dahulu untuk sementara dan dikembalikan ke regular. Kalaupun itu tidak bisa dilakukan, terpaksa gapasdap kan melakukan upaya yang komprehensif terutama yang memang sesuai upaya – upaya hukum. Kami akan menanyakan ke KPPU, apakah persolaan ini merupakan monopolistik atau tidak. Apakah nanti kami akan berkirim surat ke Ombusdman RI, dalam hal ini ada tata kelola pemerintahan yang kami rasakan merugikan bisnis kami saat ini,” paparnya. (Ronald/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?