Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak diwawancara awak media saat di Kota CIlegon, Kamis (23/6/2022). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, Selatsunda.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak tidak main-main akan melakukan bersih-bersih di internalnya. Hal itu disampaikan terkait informasi jaksa nakal yang terlibat bermain proyek dan meminta fee proyek.

Kajati Eben Ezer menyatakan, dari 21 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani selama dia menjabat sebagai Kajati Banten, hampir beberapa kepala dinas tersangkut perkara karena kasus suap dan intervensi. Diduga beredar suap/fee itu diantaranya untuk oknum jaksa.

Kajati kembali menegaskan, tidak akan ada lagi jaksa nakal saat dia menjabat. Jika ditemukan maka akan ditindak tegas.

“Ada lah yang katanya fee untuk kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, jaksa. Hari ini saya katakan tidak ada lagi. Siapa yang mengaku, saya akan sikat,” ungkapnya saat kegiatan peresmian Restorative Justice yang digelar di Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Kamis (23/6/2022).

Eben Ezer mengungkapkan, selama dia menjabat dua minggu menjadi Kajati telah ada 3 jaksa nakal yang telah ditindak. Ia meminta masyarakat jika menemukan ada jaksa yang melakukan perbuatan tercela untuk segera melaporkannya dan segera ditindak lanjuti pihaknya.

Baca juga  Cabuli Anak Pacar Sendiri, Pria di Cilegon Dibekuk Polisi

“Kasih data, kapan dia terima duit, kapan dia datang, ada buktinya, nanti saya diskusi dengan ibu bapak, saya akan panggil secara khusus dan tim khusus saya akan operasi,” tegasnya.

Eben menyatakan, penegasan tersebut disampaikan juga mengikuti arahan dan perintah Jaksa Agung, ST Burhanuddin. Sejak dia duduk sebagai Kapuspenkum Kejagung, Jaksa Agung ingin mengembalikan marwah kejaksaan. Jaksa Agung juga menginginkan pembangunan benar-benar terlaksana baik.

“Oleh karena itu, pak Jaksa Agung telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk tidak bermain-main proyek. Surat edaran itu sudah saya sampaikan ke seluruh gubernur, bupati, walikota, BUMN, (instansi) vertikal, kepada satuan satuan kerja tentang proyek pembangunan. Tidak ada lagi istilah, isu-isu yang mengatakan ada jaksa yang bermain,” tuturnya.

Dengan adanya instruksi tersebut, ia mengaku telah menyediakan hotline kepada masyarakat untuk melaporkan bila menemukan jaksa nakal.

Baca juga  Kembangkan Emping di Pabean, Pemkot Cilegon Dirikan Sentra IKM

“Oleh karena itu saya tegaskan, dan saya sudah membuat hotline khusus, apabila ada jaksa bermain pada proyek itu, laporkan kepada kita,” tegasnya.

Sementara itu, Plh Kejaksaan Negeri Cilegon, Lanna Hanny Wanike Pasaribu menjelaskan, setahun lalu, Kejati Banten telah menjalani MoU dengan Inspektorat Banten guna mencegah tindak pidana korupsi.

“Dari kerjasama inilah, kami tukar menukar informasi dengan pihak Inspektorat bila mana ada ASN baik dari Pemda Kabupaten/Kira atau ASN Kejaksaan bermain proyek. Jika ada yang bermain proyek, laporkan,” tegas Ike.

Ike sapaan akrabnya ini juga mengungkapkan, bilamana ditemukan adanya perbuatan tercela dilakukan oknum jaksa ini akan dikenakan hukuman dari hasil klarifikasi dan inspeksi kasus.

“Jadi dari hasil klarifikasi dan insleksi ini seusai dan terbukti tidak disiplin makan akan dikenakan saksi ringan, sedang atau berat seperti dipecat dari jabatannya,” pungkas Ike.(Ully/Red)