Direktur PT Krakatau Steel, Silmy Karim, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya dan para jajaran kedua pihak berfoto bersama di depan Restoran Saphhire usai meninjau pabrik PT KS di Kawasan Industrial Estate Cilegon, Jumat (29/03/2019).

CILEGON, SSC – Membanjirnya produk baja impor ke pasar dalam negeri dengan maraknya produk baja impor ber SNI, masih menjadi masalah untuk industri baja nasional di Indonesia. Sekalipun telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 tahun 2018 yang berlaku sejak 20 Januari 2019 terkait ketentuan baru importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya namun persoalan membanjirnya baja impor ber-SNI nyatanya masih dengan sangat mudah masuk ke Indonesia atas adanya kemudahan pemberian SPPT-SNI bagi produsen baja luar negeri. Untuk mengendalikan itu, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (PT KS) menjalin kerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Direktur Utama, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (PT KS), Silmy Karim, mengatakan, KS merupakan pabrik baja yang sudah lama dibangun dan berdiri. Oleh karenanya, produk yang dihasilkan harus dilindungi terutama dari serbuan produk impor.

“Industri baja ini merupakan mother of industry, sehingga perlu kita lindungi dari ancaman produk impor, baik dengan tariff barrier maupun non-tariff barrier seperti penerapan SNI wajib” ujar Silmy di Restoran Sapphire usai mendampingi BSN melakukan kunjungan kerja ke pabrik PT KS di Kawasan Industrial Estate Cilegon, Jumat (29/03/2019).

Selain terkait dengan importasi, Dijelaskannya bahwa industri baja saat ini juga dihadapkan pada permasalahan maraknya pabrik dengan teknologi induction furnace yang merupakan relokasi dari China. Dimana di China sendiri pabrik dengan induction furnace yang merupakan obsolete technology telah dilakukan penutupan sejak tahun 2014 dikarenakan tidak ramah lingkungan. Selain tidak ramah lingkungan, proses produksi dengan menggunakan teknologi induction furnace juga menghasilkan produk baja yang tidak memenuhi persyaratan kualitas.

“Terutama untuk baja kebutuhan konstruksi karena proses produksi yang dilakukan sederhana, tanpa melalui proses refining (homogenisasi unsur), dan tidak menerapkanquality controf yang ketat, Dengan demikian, produk yang dihasilkan akan sangat berbahaya bila digunakan untuk pekerjaan infrastruktur,” paparnya.

Menyikapi produk non standar yang beredar dan memperhatikan keamanan pengguna, PT melakukan kerjasama dengan BSN. Diharapkan kerjasama ini dapat memberikan dampak positif bagi nasional dan pengguna baja.

Sementara itu, Kepala BSN, Bambang Prasetya mengatakan, kerjasama yang dijalin antara KS dan pihaknya ini telah membentuk tim teknis bersama. Hal itu bertujuan untuk mengembangkan daya saing industri baja di Indonesia.

Sebagai produsen baja hulu yang merupakan badan usaha milik negara dengan saham mayoritas milik pemerintah, PT KS diharapkan dapat menjadi model dan pelopor penggerak industri baja nasional. KS juga diharapkan dapat berkomitmen penuh terhadap penerapan SNI untuk mensinergikan pengembangan industri baja hulu dan hilir di Indonesia agar pelaku industri baja domestik dapat menghasilkan produk baja yang berdaya saing dan sesuai standar sebagai upaya untuk membendung impor.

“Kami ingin mempromosikan industri-industri yang memiliki cerita sukses dalam menerapkanSNI bagi produknya, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi industri lain dalam penerarapan SNI baja,”ungkap Bambang.

Komitmen KS ini, kata Bambang, menjadi contoh bagi industri lainnya. KS telah menerapkan baja ber-SNI yang mana hal itu didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertimbanganperlindungan konsumen dari beredarnya baja yang tidak aman. Untuk diketahui, BSN telah menetapkan 11.815 SNI. Untuk produk baja, BSN sudah menetapkan 36 SNI.

“Terkait produk yang dihasilkan oleh PTKS, yaitu Hot Rolled Coil (CRC) dan Cold Roilled Coil (CRC) telah menerapkan SNI wajib yaitu, SNI 07-0601-2006 dan SNI 07-3567-2006. Sedangkan Wire Rod menerapkan SNI sukarela dengan SNI 07-0053-2006. Penerapan SNI sukarela membuktikan bahwa menerapkan SNI tidak harus “dipaksa” melalui regulasi atau pemberlakuan SNI secara wajib” paparnya.

Dalam kunjungannya ke KS, Pihaknya akan mendukung industri baja nasional khususnya PTKS yang menjadi role model penerapan SNI. Hal ini untuk memastikan penggunaan baja sesuai standar untuk sektor konstruksi dengan mengabolisi SNI 7614:2010, yaitu Baja batangan untuk keperluan umum (BjkU).

“Berdasarkan hasil rapat tim baja (Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BSN, asosiasi produsen, dan pakar akademlsi) pada tanggal 28 Februari 2019 lalu disepakati bahwa SNI ini diusulkan untuk diabolisi, dengan terlebih dahulu mencabut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan SNI Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU) secara wajib yang dikeluarkan oleh Kemenperin. Usulanabolisi dikarenakan adanya kesulitan dalam pengawasan pengguaannya dilapangan,” paparnya.

Diketahui terkait produk baja saat ini terdapat 2 SNI yang dianggap sulit dalam pengawasan penggunaannya di lapangan, yakni SNI 7614:2010 Baja batangan untuk keperluan umum dan SNI 2052 2017 Baja tulangan beton. Ruang Iingkup SNI 7614:2010, lanjutnya, menetapkan istilah dan definisi, syarat mutu, syarat lulus uji, penandatangan  dan penggunaan baja batangan untuk keperluan umum. Yang dimaksud BjKU dalam SNI adalah baja berbentuk batang, berpenampang bulat dengan permukaan polos yang digunakan bukan untuk keperluan penulangan konstruksi beton, yang dihasikan dari canai panas atau canai panas ulang.

Sementara, ruang lingkup SNI 2052:2017 Baja tulangan beton menetapkan acuan normatif, istilah, definisi, bahan baku, jenis, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat penandaan, syarat lulus ujj, dan cara pengemasarn baja tulangan beton yang digunakan untuk keperluan penulangan konstruksi beton dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan. Adapun yang dimaksud baja tulangan beton yang dalam SNI ini adalah baja karbon atau baja paduan yang berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip/ulir dan digunakan untuk penulangan beton. Baja ini diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (hot rolling). Kedua SNI inilah yang secara kasat mata suit dibedakan dalam pengawasan di lapangan dan penggunaannya sering disalahgunakan.

“Di lapangan, penggunaan SNI 7614:2010 Baja batangan untuk keperluan umum sering dipakaiuntuk konstruksi bangunan, BjKU seharusnya digunakan contohnya untuk teralis atau pagar. Lain halnya dengan baja tulangan beton, yang memang harus digunakan dalam konstruksi bangunan. Apabila tidak memenuhi SNI, dapatmemunculkan risiko,” tegas Bambang.

Silmi sempat menyinggung kembali soal SNI yang diterapkan PT KS baik SNI secara wajib dan SNI sukarela. Bagi perusahaan, penerapan SNI baja sangat penting karena untuk keselamatan terutama bidang konstruksi. Apabila tidak memenuhi SNI, dapat memunculkan risiko yang mungkin saja bisa mengancam nyawa manusia.

“Penerapan SNI akan menentukan kualitas produk baja, khususnya untuk penggunaan di sektor konstruksi karena berdampak langsungpada aspek keamanan dan keselamatan masyarakat umum sebagai pengguna akhir baja, dimana hal tersebut ditujukan untuk menghindari terjadinya kerusakan struktur yang dapat menyebabkan korban jiwa khususnya pada saat terjadi gempa bumi. Maraknya produk baja non-standar menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh industri baja nasional sehingga perlu menjadi komitmen dan perhatian bersama untuk menyelesaikannnya. Sinergi antara Pemerintah, Asosiasi Baja dan Produsen Baja Nasional harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan kemandirian industri baja nasional dan berdaya saing tinggi” tutupnya. (Ronald/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?