Belasan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi melakukan aksi demonstrasi di depan Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Senin (18/11/2019). Pendemo meminta agar pemerintah menghentikan sistem liberalisasi pendidikan dan kesehatan. Foto Ajat Sudrajat/Selatsunda.com

SERANG, SSC – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi melakukan aksi demonstrasi di depan Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Senin (18/11/2019). Dalam aksi, para pendemo menyerukan sejumlah tuntutan diantaranya meminta agar pemerintah menghentikan sistem liberalisasi pendidikan.

“Sejak Indonesia masuk menjadi anggota Organisasi Dagang Dunia Word Trade Organization (WTO) yang di sponsori Amerika Serikat pada tahun 1994, arah dan orientasi Negara Indonesia, termasuk di dalamnya urusan pendidikan dan kesehatan di liberalisasi untuk menjawab anarki kapitalisme yang semakin ugal-ugalan lewat perjanjian-perjanjian yang diratifikasi (Disahkan),” ujar Ketua Eksekutif Kota LMND Serang, Andreas.

Andreas menyatakan bahwa mengakses pendidikan dapat secara mudah dilakukan di Indonesia dan menjadi tanggung jawab pemerintah menfasilitasinya. Namun akses itu kerap disalahgunakan. Saat ini, banyak lembaga yang dengan mudahnya mengkomersialisasikan pendidikan tanpa kontrol pemerintah.

Baca juga  KPU Cilegon Beri Santunan Rp 42 Juta Kepada Keluarga Anggota KPPS yang Meninggal Dunia

“Namun, imbas dari liberalisasi dan komersialisasi tersebut, dimana setiap orang perseorangan dibebaskan mendirikan lembaga pendidikan, menarik minat setiap pemodal untuk mendirikan lembaga pendidikan yang watak dan sifat dasarnya tidak lagi sosial, Akan tetapi komersial dimana didalamnya bicara akumulasi modal dan untung rugi. Dalam keadaan demikian, Negara lepas tanggung jawab dalam urusan pendidikan dan pengelolaannya diserahkan pada mekanisme pasar,” tutur Anderas.

Selain menyikapi persoalan pendidikan, seruan aksi juga menyangkut persoalan kesehatan terutama carut marutnya pengelolaan BPJS. Sejak 2014, program kesehatan BPJS dituding telah diliberalisasi dan dijadikan ladang bisnis.
Hal itu, kata dia dapat dilihat dari total rumah sakit di Indonesia, 63 persen diantaranya dikuasasi oleh swasta dan  95% obat-obatan yang beredar di pasar adalah hasil dari di impor.

“Belum lagi soal perusahaan-perusaan Farmasi yang menghegemoni pasar kita, dengan harga jual obat yang mahal, sepenuh-penuhnya urusan kesehatan, urusan orang sakit, dimanfaatkan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan cara memeras rakyat” ujar Andreas.

Baca juga  Satu Anggota KPPS di Kota Cilegon Dikabarkan Meninggal Dunia

“Adanya defisit di tubuh Bpjs dalam 5 tahun terakhir, dimana negara tidak mampu untuk melakukan audit, serta naiknya iuran 2 kali lipat lewat Perpres 75/2019 adalah bentuk gagalnya pemerintah membawa kesehatan menjadi jaminan sosial yang bisa dinikmati seluruh rakyat tanpa memandang kelas sesuai konstitusi” sambung dia.

Mereka menutut agar pemerintah segera mewujudkan kesejahteraan sosial, pendidikan yang gratis, ilmiah dan demokratis serta mereka juga menuntut agar BPJS dibubarkan.

“Kami menuntut, wujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyat, wujudkan pendidikan yang gratis, ilmiah dan demokratis, kembalikan pendidikan dan kesehatan pada sifat dasarnya yang sosial sesuai dengan UUD 1945, Hentikan Represifitas yang dilakukan Negara kepada Pelaja, Bubarkan Bpjs dan Bentuk Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta,” pungkasnya. (MG-01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini