Salah satu proyek yang dibangun pemkot cilegon yakni pembangunan jalan bonakarta tergenangi air, belum lama ini. Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC  – Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJP) Kota Cilegon, Syafrudin memandang perlu mengasistensi perencanaan pengadaan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ketika mengajukan pekerjaan atau pengadaan. Asistensi ini diperlukan agar pekerjaan yang dilelangkan tidak lagi gagal.

Syafrudin mencontohkan, paket pekerjaan Sekolah Lapang (SL) Jagung Bagi Kelompok 8 Kecamatan 50 Ha dengan nilai Rp 362 juta yang diajukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) diubah paketnya menjadi Penunjukan Langsung (PL) setelah sebelumnya paket tersebut sempat gagal lelang. Gagal lelang yang dimaksud pada paket ini yakni kode dan nama paket pekerjaan yang telah direncanakan pada pos belanja anggaran diketahui berbeda ketika paket diajukan ke BPBJP. Perbedaan ini dinilai cukup fatal karena perencanaan yang dibuat tidak sinkron dengan paket yang diajukan sehingga gagal lelang.

“Seperti paket ini, di sistem pengadaannya dia (DKPP), pengadaan pupuk urea dan sebagainya. Tetapi judul pekerjaannya (diajukan ke BPBJP) Sekolah Lapang. Kan tidak bisa begitu, Ini jadi nggak nyambung,”  ungkapnya, Kamis (6/12/2018).

Belajar dari ketidakcermatan menjalankan  mekanisme tersebut, sambung Syafrudin, pihaknya tidak menginginkan paket yang diajukan OPD kembali menemui kendala. Maka dari itu, menurutnya, perencanaan pengadaan perlu diasistensi. Hal itu perlu dilaksanakan sebagaimana juga untuk menyesuaikan regulasi  yang ada dan arahan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Makanya dalam verifikasi (perencanaan dokumen), sebenarnya pokja harus dilibatkan. Didalam Peraturan Presiden tentang pengadaan disebutkan bahwa meminta kepada walikota, bupati, gubernur agar melibatkan pokja dalam perencanaan pengadaan. Misalnya ada kegiatan pembangunan, kita cek dia butuh lahan nggak. Kita cek DED-nya ada tidak, dokumen lingkungan ada nggak. Itu semua harus tersedia,” paparnya.

“Ini dilakukan menyesuaikan arahan dari KPK. Agar kita juga memastikan bahwa seluruh OPD itu nantinya akan mengikuti asistensi pengadaan,” urainya.

Diketahui dari data BPBJP, sembilan paket pengadaan Pemerintah Kota Cilegon belum dapat terlaksana di tahun 2018. Dua diantaranya langsung diproses cepat sementara 7 paket lainnya gagal lelang.

Pengadaan yang sempat gagal lelang dan diproses cepat dengan PL yakni paket pekerjaan Sekolah Lapang/SL Jagung Bagi Kelompok 8 Kecamatan 50 Ha yang diajukan DKPP senilai Rp 362 juta. Pegadaan lain yang juga diproses cepat yakni paket belanja modal pengadaan meubelair yang diajukan Bagian Setda Rp 460 juta.

Sementara 7 paket yang paling banyak gagal lelang ditemukan pada paket yang diajukan DPUTR. 4 paket DPUTR yang gagal ini yakni Pembangunan Trotoar JI. Maulana Yusuf Rp 4,6 miliar, Pembangunan Gedung Kantor Baru SETDA Kota Cilegon Rp 16 Miliar, Lanjutan Pembangunan Konstruksi Tandon Cibuntu Rp 800 juta, Lanjutan pembangunan konstruksi tandon sukmajaya Rp 1,6 miliar.

Dua paket gagal dari RSUD, diantaranya Proyek Pembangunan Gedung Pusat Jantung Rp 1,9 miliar dan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Rp 268 juta. Sementara sisanya dari Disperindag yakni Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Pulomerak Rp 400 juta. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here