Aktivitas di Kantor Kejaksaan Negeri Cilegon. (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – Sejumlah pejabat di Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi dan Statistik) Kota Cilegon diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon, Rabu (17/7/2019). Kabarnya, pemanggilan sehubungan adanya laporan dari masyarakat terkait proyek pekerjaan Smart City.

Pemeriksaan itu dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB. Informasi yang diterima Selatsunda.com, pejabat yang dipanggil diantaranya Sekretaris DKISS Cilegon, Ida Farida dan beberapa pejabat lainnya.

Kaspidsus Kejari Cilegon, Naseh yang dikonfirmasi tak menampik pemanggilan tersebut. Pemanggilan ini mengusut proyek pekerjaan smart city tahun 2018 tentang Mini Comment Center yang hingga saat ini belum dikerjakan oleh DKISS.

“Untuk Diskominfo, menanyakan kegiatan 2018 yakni realisasi comment center dari 2018 sampai saat ini belum juga rampung,” ujar Naseh.

Naseh menyatakan, pemanggilan ini baru menelaah dan menindaklanjuti laporan. Saat ini, kata dia, Kejari masih mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket).

“Ini baru pertama kita periksa. Kemungkinan, untuk Diskominfo karena akan dilaksanakan pada tahun ini” tambahnya.

Sementara itu, Kepala DKISS Kota Cilegon, Ahmad Jubaedi membenarkan, adanya pemeriksaan terhadap anak buahnya oleh Kejari pagi tadi. Pemanggil itu menyangkut anggaran proyek mini comment center.

“Iya emang benar ada tadi dari bidang PPK dan PPTK (Pak Samsul Arif dan Pak Beni Yunus) memenuhi pemanggilan Kejari atas anggaran yang tak terserap oleh Diskominfo yang besaran Rp 1,5 miliar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, belum terealisasi proyek itu bukan karena anggaran tak terserap tetapi keterbatasan anggaran. Rencananya, kata Jubaedi, proyek akan terealisasi di tahun ini.

“Kami sampaikan ke Kejari alasan tidak terserapnya anggaran Rp 1,5 miliar ini. Tak terserap karena tidak adanya anggaran yang ada. Kemungkinan sih gak bisa di tahun ini realiasi pembangunan tersebut,” jelasnya. (Ully/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?