Salah seorang warga, Masita mengecek lahan miliknya di Jalan SMAN 3, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Kamis (7/2/2019). Ia menuding lahan miliknya telah diserobot Pemerintah Kota Cilegon untuk pembangunan gorong-gorong tanpa pembetitahuan. Elfrida Ully Artha/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cilegon dituding telah menyerobot tanah milik Masita, warga Lingkungan Jombang Kali RT 03 RW 01, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang.

Masita sangat kesal melihat lahan miliknya yang ada di Jalan SMU 3 Cilegon, Kampung Ketileng, Kelurahan Bulakan, RT 03 RW 04, Kecamatan Cibeber diserobot Pemerintah Cilegon pada Desember 2018 lalu. Lahannya ternyata sudah dijadikan gorong-gorong oleh Dinas PUTR.

Ia sangat kecewa pembangunan gorong-gorong dilahan miliknya tanpa ada pemberitahuan. Tak hanya itu, dari hasil pertemuan antara dirinya dan pemerintah, pihak Dinas PUTR tak mau membayar ganti rugi lahan.

“Kaget aja pas saya lihat kok lahan tiba-tiba udah jadi gorong-gorong? Semestinya kan ada pemberitahuan dari mereka (DPUTR,red) ke saya. PU ini kan pemerintah, semestinya pemerintah harus punya sopan-santun dong kalau mau membangun. Jangan serobot seenaknya aja. Kalau memang ini tidak ada kejelasan, otomatis saya bakal gugat PU itu,” kata Masita saat ditemui Selatsunda.com di Kantor Kelurahan Bulakan, Kota Cilegon, Kamis (7/2/2019).

Masita mengungkapkan, dirinya sangat heran mengapa pemerintah tidak menghargai aspirasinya seperti warga lainnya. Padahal sertifikat yang ia miliki lengkap dan memenuhi aspek legalitas. Lahanya berada pada luasan sebesar 560 meter persegi.

“Sertifikat semua lengkap. Gak semestinya PU berbuat begitu. Saya ini kaya gak pernah dihargai sama pemerintah. Kalaupun ada rencana pembangunan, semestinya ada pemberitahuan dulu. Jangan seperti ini,” ungkapnya.

Dia berharap permasalahan ini tidak dibiarkan begitu saja dan meminta pihak DPUTR cepat menyelesaikannya.

“Saya minta PU cepat menyelesaikan kasus ini. Dan cepat membayar ganti rugi lahan yang telah diserobot oleh pihak PU,” harapnya.

Sementara itu, Lurah Bulakan, Narun Sukardi membernarkan adanya informasi dugaan penyerobotan lahan milik Masita oleh  DPUTR. Saat ini, pihaknya bersama DPUTR sedang mencari solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut.

“Sekarang kita sedang cari solusinya. Kalau memang dari pihak PU tidak bisa membayar ganti rugi lahan tersebut, solusi selanjutnya akan diserahkan ke BPN (Badan Pertanahaan) untuk mengecek keakuratan dari lahan tersbeut,” pungkasnya. (Ully/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?