Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi diwawancara di DPRD Cilegon soal rencana KS menggurus pedagang CFD, Senin (22/10/2018). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Rencana PT Krakatau Steel yang akan mengusur ratusan pedagang CFD (Car Free Day) dan di relokasi ke Alun-alun Cilegon mendapat tanggapan Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi. Secara tegas, Edi yang ditemui usai Rapat Paripurna Tanggan/Jawaban Walikota Terhadap Pandangan Umum Fraksi Terkait APBD Tahun 2019 di Aula DPRD Kota Cilegon menolak rencana tersebut.

“Enggak boleh gitu dong. Coba besok (Selasa, 23/10/2018) saya kan ada rapat dengan pihak KS di Pemkot Cilegon” kata Edi, Senin (22/10/2018).

Dari hasil informasi awal yang diterimanya dari KS, sambung Edi, masalah itu bukanlah bentuk penggurusan melainkan merelokasi pedagang CFD di Alun-alun karena terdapat rencana pembangunan gerbang satu pintu di lokasi itu yang harus dilaksanakan tahun 2018 ini.

“Katanya bukan digusur tapi dipindahin. Yah udah nanti aja untuk persoalan KS dengan CFD,” tandas Edi seraya meninggalkan wartawan.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Abdul Ghofar mengaku keberatan dengan rencana pihak KS yang akan mengusur pedagang CFD. Ia meminta, sebelum rencana pengusuran tersebut benar-benar dilakukan, semestinya ada perundingan antara para pedagang dan KS.

“Saya sebagai warga tentunya merasa keberatan. Semestinnya, perlu dirundingkan dulu antara pedagang dan KS jangan sampai asal gusur pedagang,” ujar Ghoffar

Adanya rencana itu, kata Ghofar, KS dinilai tidak konsisten. Sejak awal, katanya, pihak KS semestinya tidak perlu menyepakati adanya CFD berjualan di Jalan Perumahan Krakatau Steel. Hal ini justru bertolak belakang dengan rencana yang akan dilakukan KS saat ini dengan mengusur para pedagang.

“Kenapa dulu usulan CFD disepakati? Kenapa sekarang justru terbalik kebijakanya? Kalau alasan mereka (KS,red) faktor kemanan, semestinya dirundingkan terlebih dulu. Jangan sampai merugikan semua pihak,” katanya.

Ghofar mengantisipasi, jika penempatan pedagang ini di tempatkan di Alun-alun Cilegon justru akan dibebankan kepada pemerintah daerah. Sebab, selama ini manfaat keberadaan pedagang untuk Pemkot Cilegon belum dirasakan dengan baik.

“Jangan-jangan nanti dibebankan ke pemerintah daerah. Sekarang aja keberedaaan alun-alun belum ada, pengelolaan parkir saja belum masuk ke KAS daerah, nah kalau ditimpahkan ke Pemkot, semestinya KS memikirkan hal ini,” ucapnya.

Perlu diketahui, rencana pembangunan gerbang satu pintu dengan anggaran Rp 3,7 miliar dari Samang Raya, Madani hingga Tegal Padang ini dilakukan KS untuk membuka akses jalan langsung untuk rumah para direksi. Selain menganggu, keberadaan pedagang di CFD juga dianggap KS telah mengganggu karena akses jalan menuju Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) karena tidak dapat dilewati. Dengan alasan itu, pedagang CFD akan digusur dan di relokasi ke Alun-Alun Cilegon. Adanya rencana penggusuran ini pun ditolak dengan tegas oleh pedagang dan elemen masyarakat di Cilegon. (Ully/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?