CILEGON, SSC – Sebanyak kurang lebih 1.300 karyawan organik PT Krakatau Steel (KS) bakal terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini diketahui dari dikeluarkannya Surat Edaran (SE) No 73/Dir.SDM-KS/2019 perihal Restrukturisasi Organisasi KS.

Diketahui, Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur SDM, Rahmat Hidayat tertanggal 29 Maret 2019. Surat ditembuskan kepada Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Corporate Secretary dan Head of Internal Audit.

Dalam surat disebutkan sejumlah poin rencana perbaikan kinerja dan daya saing strategi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2018-2022. Diantaranya pertama, merestrukturisasi 30 persen dari total 4.453 karyawan organik PT KS Induk, yang sekarang bekerja di 6.264 posisi. Kemudian, restrukturisasi karyawan dilakukan dengan mempertimbangkan target produktifitas karyawan Key Performance Indikator (KPI) hingga tahun 2022 sebesar USD 667 ribu per karyawan, setara dengan 4.352 posisi.

Dengan pertimbangan tersebut, Direksi melakukan restrukturisasi secara bertahap mulai 2019 hingga 2022. Restrukturisasi itu pun akan menjadi tanggung jawab General Manager (GM) masing-masing unit kerja, bekerja sama dengan GM Human Capital Manajement.

Senior Corporate Comunication pada Corporate Comunication (Corcom) PT KS Vicky Muhamad Rosyad yang dikonfirmasi tak menampik terkait surat tersebut. Ia menyatakan, restrukturisasi yang diputuskan bermaksud untuk pembenahan organisasi ditubuh PT KS. Namun Corcom sejauh ini tidak mengetahui persis kapan restrukturisasi akan dilakukan.

“Saya sejujurnya belum mendapat informasi. Entah pertengahan atau akhir tahun ini,” ungkap Vicky ditemui di Kantor Pusdiklat KS, Kota Cilegon, Rabu (19/6/2019).

Rencana kebijakan restrukturisasi ini, kata dia, tidak lain untuk mendorong kinerja SDM dan keuangan KS untuk bangkit kembali.

“Ini bagian dari upaya menyehatkan perusahaan. Mengingat piutang PT KS memang tinggi,” tandasnya.

Kebijakan ini sudah banyak diketahui sejumlah kalangan salah satunya asosiasi buruh yakni Federasi Serikat Baja Cilegon (FSBC). Ketua FSBC, Safrudin terang-terang berkomentar menolak rencana kebijakan itu.

“PHK ini tidak sesuai undang-undang tenaga kerja. Jika restrukturisasi dilakukan untuk menyelamatkan keuangan, memangnya PT KS pailit. Kalau pailit mana surat keputusan pailitnya,” tegas dia.

Atas hal itu, ia mengaku telah menyambangi kantor Wali Kota Cilegon Edi Aryadi. Pihaknya mengadu karena dikhawatirkan rencana kebijakan tersebut berdampak luas.

“Saya sudah lapor ke Pak wali. Tadi juga sempat ke Disnaker Kota Cilegon dan Disnakertrans Banten. Tapi kadis-kadinya sedang tidak ada di tempat,” pungkasnya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here