Jasad salah satu ABK MV Green World yang tewas diagkat ABK lain saat di Pelabuhan Indah Kiat, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – Satuan Reserse Kriminal (Satserse) Kepolisian Resort Cilegon telah memeriksa sekitar 7 orang saksi terkait kasus 2 Anak Buah Kapal (ABK) MV Green World yang tewas di Pelabuhan Indah Kiat, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, beberapa waktu lalu. Baik Nakoda, mualim dan operator pelabuhan diperiksa untuk mengungkap sebab kematian dua pekerja asing asal Negara Myanmar itu.

“Yang sudah kita periksa itu Nakoda, Mualim 1, mualim 2. Itu (operator kapal) juga sudah (diperiksa) semua. Ada sekitar 6 sampai 7 orang saksi yang kita periksa,” ungkap Kasatreskrim Polres Cilegon, AKP Dadi Perdana Putra di konfirmasi, Kamis (7/2/2019).

Untuk memenuhi bukti petunjuk lainnya, kata kasat, Satreskrim juga bekerjasama dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri.

“Kita sudah kerjasama dengan Puslabfor, cuman untuk mengetahui penyebab kematian. Puslabfor ke lokasi itu hari minggu kemarin,” paparnya.

Soal dugaaan penyebab laka kerja tersebut, Satreskrim belum dapat menyimpulkannya dan masih perlu menyesuaikan dengan aturan maritim internasional. Namun dari keterangan awal para saksi, kata Kasatreskrim, kejadian itu diduga karena kelalaian korban dalam menjalankan prosedur sesaat sebelum muatan akan dibongkar dan mendapat persetujuan Balai Karantina Pertanian (BKP) Kota Cilegon.

“Pada intinya itu belum masuk ke kegiatan pelabuhan. Karena itu posisi masih diatas kapal, dan itu baru buka palka. Kalau dibilang kelalaian, kita harus sesuaikan dengan mekanisme. Itu kan harus sesuai aturan di IMO (International Maritime Organization). Ketika palka dibuka, itu tidak boleh ada yang masuk. Boleh masuk, tapi harus seizin Mualim I. Harusnya ABK lapor ke piket, ada piket perwira, piket perwira harus lapor ke mualim I. Kalau mualim izinkan, dalam keadaan kosong atau terisi, itu harus izin mualim I,” paparnya.

“Posisi karantina, ketika kapal datang, dia (agen) lapor karantina. Kemudian Karantina baru ngecek, (muatan) boleh dibongkar atau tidak,” urainya.

Sementara itu, Kepala BKP Kota Cilegon, Raden Nur Cahyo menyatakan, pemeriksaan terhadap muatan yang diduga menjadi sebab kematian korban bukanlah merupakan kewenangan pihaknya. Tugas kewenangan BKP hanya sebatas memeriksa ada atau tidaknya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) pada muatan tersebut.

“(Pemeriksaan muatan) Belum masuk kewenangan Karantina Pertanian. Masih lingkup prosedur operator dengan fumigator paska kapal sandar. Tugas dan kewenangan petugas karantina pertanian, diperiksa apakah ada OPTK-nya,” paparnya. (Ronald/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?