Ilustrasi perbaikan saluran di Cilegon. (Foto Dok Istimewa)

CILEGON, SSC – Pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat mulai ditindak lanjuti Pemkot Cilegon. Diantaranya melimpahkan sebagian kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) kepada kecamatan.

Kepala Bagian Ekbang Pemkot Cilegon Sabri Mahyudin mengatakan, pelimpahan kewenangan ini diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 137/Kep. 161-Pemt/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah.

Sabri mengatakan, pelimpahan kewenangan walikota ke camat akan direaliasikan pada 2022 mendatang. Salah satunya melimpahkan sebagain kewenangan DPUTR kepada kecamatan terkait pekerjaan normalisasi saluran air.

“Perwalnya sudah ada. Pak walikota (Helldy Agustian) ingin pelimpahan direaliasi pada 2022 mendatang. Pada saat ini, kita tengah menyusun seperti apa teknis pelaksananya. Jangan sampai kedepan, kewenangan justru jadi overlap yang semestinya di kerjakan oleh camat malah dikerjakan oleh PU,” kata Sabri.

Baca juga  Kejari Cilegon Musnahkan Barang Bukti Narkotika dan Rokok Tanpa Cukai

Sambung Sabri, pelimpahan kewenangan tersebut hanya sebagian saja. Seperti pelimpahan perbaikan 34 saluran air.

“Hanya pembangunan ruas saluran yang kecil-kecil saja yang dikerjakan oleh pihak kecamatan. Karena, kecamatan tidak mungkin memiliki alat beko. Tetap, pekerjaan yang besar-besar dikerjakan oleh pihak PU. Begitu juga soal anggarannya. Setiap kecamatan anggaranya pun berbeda-beda tergantung berapa total titik saluran berapa saluran terparah di titik tersebut,” sambung Sabri.

Sabri menuturkan, dilihat dari potensi titik terparah, saluran yang sering terjadi banjir berada di wilayah Citangkil, Pulomerak dan Ciwandan. Di mana, ketika kecamatan tersebut merupakan langganan banjir.

Sementara itu, Kabid Sumber Daya Air DPUTR Cilegon Ana Maulana menjelaskan, pekerjaan 34 saluran air yang akan dilimpahkan dianggap lebih efektif jika dikerjakan oleh kecamatan.

Baca juga  Buruh di Cilegon Geruduk Kantor Walikota, Tuntut UMK 2022 Naik 10 Persen

“Biar lebih cepat dikerjakan oleh camat jika ada genangan yang kecil-kecil. Untuk sungai, kami (PU) tidak berikan kewenangannya ke camat. Alasannya, biar lebih efektif dan kami bagi tugas. Biar pekerjaan sungai PU yang kerjakan. Karena, kecamatan tidak ada alat berat,” jelas Ana.

Ana berharap, pelimpahan kewenangan walikota ke camat ini dapat berjalan dengan baik khususnya untuk persoalan banjir.

“Meskipun kewenangan diambil oleh kecamatan, kami (PU) akan monitoring pekerjaan yang dilakukan oleh kecamatan ini,” harapnya. (Ully/Red)