Patok Pelabuhan Warnasari yang ada di lahan warnasari,Kelurahan Warnasari, Kota Cilegon. (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC РTongkat estafet Tb Iman Ariyadi kini sudah diserahkan kepada Edi Ariadi sebagai Walikota Cilegon. Terhitung Rabu (20/2/2019), Edi pun duduk sebagai pemimpin birokrasi tanpa  pendamping. Tugas pekerjaan rumahnya  sebagai kepala daerah masih saja menumpuk. Dua tahun masa jabatan masih tersisa untuk menyelesaikan 17 program prioritas daerah yang belum tuntas.

Adalah Pelabuhan Warnasari yang sangat berliku untuk diwujudkan. Rencana pembangunan pelabuhan berskala internasional di luasan lahan 45 hektar ini masih ala kadarnya. Edi dan BUMD Cilegon yakni PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT PCM) masih harus memikul pengurusan izin sisi darat dan laut pelabuhan kebanggaan masyarakat Cilegon ini.

Saat dilantik mendampingi Iman pada 18 februari 2016 lalu sebagai pasangan kepala daerah masa jabatan 2016-2021, pelabuhan ini distempel menjadi salah satu program mega proyek dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Cilegon. Alun-alun yang juga masuk dalam masterplan RPJMD Cilegon telah selesai terbangun, begitu juga dengan Pasar Blok F. Selesainya kedua mega proyek ini kemudian diikuti juga pembangunan Stadion Sport Center. Arena olah raga ini tinggal sedikit saja dipoles dan akan tuntas.

Sayangnya dalam tiga tahun RPJMD berjalan, pembangunan dua mega proyek lain masih angan-angan. Tak lain, Pelabuhan Warnasari dan Jalan Lingkar Utara (JLU). Rencana pembangunan Pelabuhan Warnasari masih sebatas lahan kosong tanpa ada tanda-tanda sedikit pun pembangunan hingga saat ini.

Edi yang juga mantan Kepala Bappeda ini sadar betul mimpinya bersama Iman membangun Pelabuhan Warnasari begitu berat. Ketika duduk di kursi 01 Cilegon, amanah masyarakat ini dinilainya masih cukup berat untuk dituntaskan.

“Alot. Ya biasalah. Karena ada aturan – aturan yang kita dipenuhi dan aturannya banyak banget,” ungkap Edi beluk lama ini.

Untuk membuat sebuah pelabuhan umum seperti Pelabuhan Warnasari seluruh izin harus ditempuh. Izin juga, kata dia, harus menyesuaikan regulasi yang ada di pemerintah pusat dan daerah.

“Yang penting kitanya persyaratan-persyaratan di penuhi. Persyaratan bikin amdal, a,b, c, itu harus terpenuhi. Kemudian persyaratan bikin RIP (Rencana Induk Pelabuhan) harus terpenuhi,” paparnya.

Sekalipun tidak pesimis, Edi mengaku untuk mewujudkan Pelabuhan Warnasari tidaklah mudah dan harus dilakukan dengan berbagai cara. Pemkot sebagai pemegang saham, akan terus mengawal kerja PCM untuk merealisasikan pelabuhan tersebut.

Untuk diketahui selain persoalan perizinan, Pemkot dan PCM juga dihadapkan dengan persoalan rencana kerjasama dengan pihak ketiga berinvestasi membangun Pelabuhan Warnasari. Dalam sejarahnya pada tahun 2012 lalu, pemkot sempat menjajaki kerjasama dengan PT Samudra Indonesia. Niat kerja sama ini pun kandas lantaran kontrak sewa lahan yang ditawarkan tidak menguntungkan pemkot.

Di tahun 2016, Pemkot kemudian berupaya untuk melanjutkan rencana pembangunan pelabuhan dengan menggandeng PT. Tirta Indah Kencana. Namun lagi-lagi karena tidak mencapai kesepakatan bersama, rencana kerja sama kedua pihak kandas karena proporsi kepemilikan saham tidak menguntungkan pemkot.

Kemudian tahun 2017, pemkot dan PT PCM mensepakati untuk meneken notw kesepahaman bersama atwu Memorandum of Understanding (MOU) dengan PT. Bosowa Bandar Samudra. Di awal 2019 diketahui masa MOU antara PCM dengan grup perusahaan Bosowa Corporate ini habis dan belum diketahui akan diperpanjang atau tidak. Belakangkan, ada peminatan PT Krakatau Steel untuk turut terlibat membantu pemkot membangun Warnasari.

“Ya memang harus dari delapan penjuru langit, kalau mau beres. Nanti kita lihatlah, itu nanti direksi (PT PCM) yang punya (kewenangan),” pungkas Edi. (Ronald/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?