Salah satu kapal milik ASDP, KMP Sebuku sandar di Dermaga 6 (Dermaga Premium), Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – Kedatangan para pengurus DPP Gapasdap dan DPC Cabang Merak ke Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten membawa banyak pesan kepada pemangku regulasi. Salah satu yang  disampaikan terkait tudingan Gapasdap kepada PT ASDP yag telah melakukan praktek monopoli dalam pengoperasian Dermaga 6 di Pelabuhan Merak – Bakauheni. Menurut Gapasdap, pengoperasian Dermaga 6 menjadi Dermaga Premium tidak memberikan azas keadilan keada perusahaan swasta yang berusaha di Pelabuhan Merak – Bakauheni. Bahkan dermaga yang hanya dioperasikan khusus untuk kapal -kapal ASDP ini dinilai telah menggerus bisnis para pelaku perusahaan pelayaran swasta.

Menanggapi pernyataan Gapasdap ini, Kepala BPTD Wilayah VIII Banten, Nurhadi tidak banyak berkomentar. Pesan yang disampaikan Gapasdap baik soal kebijakan daerah maupun pusat akan ditampung oleh pihaknya.

“Jadi semua masukan yang disampaikan oleh Gapasdap tadi, kami terima dahululah. Kami pilah – pilah, mana yang bisa kita tindak lanjuti segera dan mana yang menjadi kewenangan pusat,” ungkapnya, Kamis (28/3/2019).

Soal tudingan monopoli yang dilakukan ASDP terkait pengoperasian Dermaga 6 menjadi dermaga premium, Nurhadi masih irit bicara. Pihaknya belum dapat memberi jawaban hal itu termasuk soal dasar regulasi atau aturan pengoperasian dermaga 6.

“Yang menjadi kewenangan pusat, kami mendiskusikan ke pusat. Tidak dalam ranah saya untuk menjawab. Karena saya sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat disini, hanya sebagai pelaksana. Tidak di dalam tataran kebijakan. Jadi saya tampung saja untuk disampaikan ke pimpinan kami,” paparnya.

Disinggung kembali ada ultimatum Gapasdap yang meminta agar Kementerian Perhubungan segera menghentikan pengoperasian dermaga premium, kata dia, hal itu juga tidak dapat dijawab pihaknya. Ia belum berani memberikan banyak komentar.

“Kalau itu ranahnya dipusat lah. Jangan tanya ke saya. Bukan ranah saya. Tetapi saya tampungkan semua. Maksudnya kewenangan saya itu, bukan saya memberikan kebijakan, itu nggak. Sudah ada aturannya, yang lebih baik seperti ini, saya tinggal hanya menjalankan aturan saja. tetapi kalau sifatnya kebijakan, nanti saya laporkan ke pimpinan,” paparnya.

“Khusus untuk dermaga 6, saya nggak komen dululah. Jadi tolong tanya ke Pusat saja,” tandasnya.

Sementara, General Manager PT ASDP Merak, Solikin coba dikonfirmasi belum meenjawab sambungan telepon yang dituju. Pesan pendek masih dibalas singkat.

‘Nanti saya telaah dan pelajari dulu,” ujarnya.(Ronald/Red).

Komnetar anda tentang berita diatas?