CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon kembali dikritik DPRD Kota Cilegon. Kali ini, menyangkut draf RPJMD Kota Cilegon 2021-2026. Draf RPJMD dimasa kepemimpinan Walikota, Helldy Agustian dan Wakil Walikota, Sanuji Pentamarta ini diduga menjiplak alias copy paste dari kota lain.
Kritikan ini datang dari Anggota DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh. Politisi Partai Demokrat ini mempertanyakan tanggung Asisten Daerah, Bappeda dan tenaga ahli akan hal itu. Semestinya dalam penyusunan draf RPJMD tersebut harus menyesuaikan kondisi di Cilegon. Namun yang dilayangkan ke DPRD terindikasi sebaliknya.
“Kalau mereka sebut itu referensi semestinya harus disesuaikan dengan kondisi di Cilegon jangan asal referensi aja. Memangnya kalau referensi dari Kota Malang dan Kota Bogor sama juga kah kondisinya seperti di Cilegon? Mereka (Pemkot,red) pikirkan gak tuh? Kita memang gak antipati dengan copy paste. Tapi minimal kalau mereka melihat referensi minimal kondisi dan masalahnya harus sama,” kata Rahmatulloh kepada awak media dikonfirmasi, Kamis (27/5/2021).
Masih kata Rahmatulloh, tudingan plagiat/ jiplakan draf RPJMD ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, dirinya memiliki cara khusus untuk membuktikan jiplak tidaknya draf RPJMD yang disusun.
“Saya bukan tanya alasan dengan hal ini. Ada alat khusus. Kalau mau dibuktikan ayo saya buktikan besok di rapat Pembahasan RPJMD di Tangerang. Nanti yang malu siapa. Saya atau pemkot yang akan malu. Walikota tau gak anak buahnya dapat referensi data dari mana? Enggak kan. Kalau hampir 38 persen draf RPJMD plagiat,” terang dia.
Menanggapi hal ini, Kepala Bappeda Cilegon, Beatrie Noviana membantah tudingan DPRD jika draf RPJMD Helldy-Sanuji menjiplak kota lain. Menurutnya, penyusunan sudah dikaji oleh para tim dengan data yang akurat.
“Kita kan sudah ada tim. Jadi gak serta merta dalam penyusunan draf ini kita copy paste. Semua ini sudah melalui prosedur dan aturan. Dan kita juga sudah bahas semua ini dengan tim. Apalagi dalam menyusun RPJMD, kita ini menggunakan data sekunder dan primer,” ujar Beatrie.
Menurutnya, rancangan RPJMD baru akan dibahas nanti saat pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Pertemuan juga sekaligus membahas visi misi dan 10 janji kepala daerah.
“Kalaupun ada masukan dan saran akan tetap kita sempurnakan sesuai dengan aturan. Jadi gak ada plagiat, jiplakan atau copy paste tuh. Karena kita memiliki tim khusus,” pungkasnya. (Ully/Red)

