Hearing DPRD Cilegon dengan BPRS-CM, Terungkap Pembiayaan Bermasalah Capai Rp 44 Miliar

CILEGON, SSC – Rapat dengar pendapat atau hearing antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon dengan Direktur Utama (Dirut) BPRS Cilegon Mandiri (BPRS-CM) yang baru terungkap banyak hal. Salah satu yang terungkap dalam rapat hearing tersebut terkait Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) dari BUMD Kota Cilegon itu mencapai 41 persen atau sekitar Rp 44 miliar.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon, Abdul Ghoffar mengatakan, pada dasarnya hearing dilakukan untuk memastikan kondisi BPRS-CM secara terkini. Sekaligus menanyakan rencana kerja Direksi baru BPRS-CM kedepan baik secara jangka menengah dan jangka panjang.

Dari paparan yang disampaikan, kata Ghoffar, salah satunya terungkap Pembiayaan Bermasalah mencapai Rp 44 miliar. Menurutnya, solusi direksi baru memperbaiki rasio NPF pada paparan tersebut masih bersifat normatif.

“Saya kira itukan normatif yah. Karena setiap bisnis yang dikelola, karena ini bisnis lembaga keuangan pastinya ada aturan baku yang harus di ikuti. Oleh karena itu, sebagaimana tadi disampaikan tanggung jawab paling utama dari direksi yang baru adalah menurunkan NPF,” ujar Ghoffar usai hearing, Kamis (23/12/2021).

”Meskipun tadi disampaikan dinamika NPF itu kan harus di-maping kembali. Mana yang potensinya dalam tanda kutip, masih available untuk dilakukan restrukturisasi, atau yang bisa langsung cepat diselesaikan, atau ada beberapa yang mungkin secara kemampuan sudah tidak bisa, kemudian ada kebijakan untuk dihapuskan. Meskipun, itu tidak menghapuskan penagihan. Administrasinya saja,” sambungnya.

Menurutnya, permasalahan terkait rasio NPF yang masih tinggi harus benar-benar disikapi. Karena rasionya tidaklah ideal atau angsuran atas pembiayaannya banyak yang macet ketimbang yang lancar. Disisi lain, nilai dana pihak ketiga nyaris sama besaran rasionya.

Ia mengungkapkan, kalau dana pihak ketiga tersebut seluruhnya ditarik tidak menutup kemungkinan BPRS-CM terancama akan bangkrut. Hal inilah yang tidak diinginkan pihaknya dan meminta Dirut BPRS-CM yang baru segera menyelesaikannya.

“Tentu ini yang perlu disikapi dengan baik, karena kan diatas 40 persen. Sementara kalau kita lihat dana pihak ketiga saja hampir mirip segitu. Kalau nanti dana pihak ketiga ditarik, otomatis collaps. Nah ini yang menurut saya yang paling serius untuk diperhatikan,” tegasnya.

Prinsipnya dengan ditempati dirut baru diharapkan dapat memperbaiki performa BPRS-CM. Bila kondisi sehat, BPRS-CM dapat memberikan PAD untuk Pemkot Cilegon lewat deviden.

“Bagaimana mau kasih defiden, kalau 2021 rugi 6 miliar. Intinya dari kami, performa yang paling bagus dari BUMD punya andil memberikan PAD. Untuk menurunkan NPF perlu usaha. Kita berharap 2022 akan ada PAD yang disetor ke pemerintah daerah,” terangnya.

Sementara, Direktur Utama BPRS-CM, Novran Erviatman Syarifuddin menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menyusun rencana aksi dalam menangani pembiayaan bermasalah. Karena rencana aksi itu dilaporkan kepada pengawas lembaga keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kata dia, upaya yang disiapkan dengan litigasi dan restrukturisasi pembiayaan baik yang mana bisa diselesaikan cepat dan perlu proses.

Jadi banyak cara nanti, salah satunya proses litigasi. Kita evaluasi lagi, mana yang dilakukan secara cepat, mana yang butuh proses,” terangnya.

Saat ditanya dari keseluruhan nasabah yang bermasalah didalanya terdapat ASN, Novran tidak membeberkannya. Yang jelas, kata dia, nilai pembiayaan kepada nasabah bervariatif. mulai dari Rp5 juta hingga Rp 500 juta.

Meski NPF tinggi, Novran mengklaim, sampai saat ini kondisi keuangan BPRS-CM dalam kondisi sehat.

“Secara Cash rasio kita masih sehat, dan secara rasio kecukupan modal kami masih sehat,” terangnya. (Ully/Red)