CILEGON, SSC – Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan meminta agar OPD dapat mempercepat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 yang saat ini tersisa efektif 5 bulan. Ia menyatakan, meski terdapat penyesuaian anggaran baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, OPD tetap harus adaptif.
Ia mengaku, akan mengawasi secara ketat pencapaian realisasi perubahan APBD 2025 di setiap OPD.
“Mereka (OPD) harus kerja cepat dan kerja tuntas di anggaran perubahan 2025 ini. Meski ada penyesuaian atau pergeseran anggaran dari pusat maupun provinsi, OPD harus bisa beradaptasi lebih cepat, harus adaptif terhadap penyesuaian sehingga kerjanya mereka bisa menjadi kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas,” kata Rizki kepada Selatsunda.com, Selasa (19/8/2025).
Rizki menyebut, saat ini terdapat beberapa OPD yang penyerapan APBD Reguler 2025 masih dibawah 50’persen. Diantaranya Dinas Pekekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Cilegon. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh adanya gagal lelang dan alasan lainnya.
Meski terdapat gagal lelang atau alasan lain, Rizki mengingatkan agar kinerja dibenahi. Jangan sampai berdampak pada masyarakat.
“Saya ingatkan di APBD Perubahan ini tidak ada alasan apapun. Jangan sampai terjadi lagi kelemahan adminitrasi yang dilakukan oleh OPD yang mendapat dampaknya masyarakat kita. Tolong dibenahi, unsur profesionalisme dari opd teknis tersebut,” ujarnya.
Politisi muda Partai Golkar ini juga meminta agar OPD ini bisa menjalankan semua program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Robinsar-Fajar Hadi Prabowo di tahun depan meski ada wacana efisiensi anggaran kembali.
“Seharusnya tidak terganggu program prioritas Pak Robinsar dan Pak Fajar. Karena 2026 start awal program prioritas tersebut dijalankan. Dan saya ingin, semua berkelanjutan. 2025 sudah dimulai kajian-kajian akademik dan DED sehingga di 2026 bisa dieksekusi,” pungkasnya. (Ully/Red)
