CILEGON, SSC – Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Robinsar-Fajar Hadi Prabowo dalam waktu dekat ini akan melakukan rotasi dan mutasi pegawai terutama dimulai dari pejabat Eselon II.
Mengenai hal ini, Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon, Ahmad Hafid meminta agar rotasi mutasi dapat dilakukan secara professional. Ia menilai, rotasi dan mutasi pejabat harus dilakukan demi penyegaran, perubahan serta peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Penempatan pejabat, kata dia harus sesuai kompetensi dan bukan didasarkan kedekatan personal.
“Jadi, pernah saya sampaikan bahwa siapapun yang akan menduduki eselon II itu di masing-masing OPD, harus kompeten di bidangnya. Contohnya, untuk yang mitra kita aja (Komisi I,red), di Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) yah memang harus yang berkompeten di bidang pemadam kebakaran. Lalu yang berkaitan dengan Dinas PUPR juga harus ahli dibidanganya,” kata Hafid ditemui di DPRD Kota Cilegon,” Rabu (20/8/2025).
“Jangan sampai lulus di kedokteran di tempatkan di PU, BPBD itu tidak sesuai dengan keahliannya,” sambungnya.
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga memberi atensi jangan sampai dalam rotasi mutase ada praktik politik balas budi. Kata Hafid, politik balas budi ini bukan lagi urusan pemerintahan.
“Jadi kalau sudah berbicara Pemerintah Kota Cilegon ya berbicaraya soal masyarakat Kota Cilegon. Jadi, pernah saya sampaikan bahwa siapapun yang akan menduduki eselon II itu di masing-masing OPD. Yang terpenting, saya tekankan harus kompeten di bidangnya,” ujarnya.
Menurut Hafid, masuk masa enam bulan menjabat sebagai kepala daerah, pelaksanaan mutasi-rotasi semestinya harus sudah dilakukan. Hal ini menyangkut soal program-program pemerintahan yang harus segera direalisasikan.
“Dari kami (Komisi I DPRD) agar segera dilakukan. Kapan mau dilakukan mutasi rotasinya. Jadi, jelas! Nanti para OPD menjalankan fungsinya. Dan ini juga harus dilakukan penyegaran . Demi perubahan demi kemajuan serta yang jelas agar PAD kita meningkat,” pungkasnya. (Ully/Red)
