CILEGON, SSC – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon menyatakan, saat ini pihaknya tengah memperjuangkan nasib guru honorer sebanyak 441 orang yang terancam dirumahkan. Pasalnya, status tenaga honorer hanya berlaku hingga 31 Desember 2025.
Kepala Dindikbud Kota Cilegon Heni Anita Susila, mengatakan ratusan guru tersebut saat ini posisinya belum masuk dalam skema perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik penuh waktu maupun paruh waktu.
“Kami sedang memperjuangkan 441 guru ini, karena kalau diberhentikan sekolah-sekolah masih memerlukan guru. Masih banyak kekurangan karena setiap bulannya pasti ada guru yang pensiun,” ujar Heni usai Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI ke-80 di Alun-alun Cilegon, Senin (24/11/2025).
Heni menjelaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon agar data para guru tersebut dapat diteruskan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk dicarikan solusinya.
Menurut dia, rata-rata para guru honorer tersebut telah memiliki masa pengabdian antara 3 hingga 5 tahun. Selama ini, honor mereka dibayarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan besaran Rp 500 ribu hingga Rp1 juta per bulan, sehingga tidak membebani keuangan daerah.
Sementara, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cilegon, Bahruddin mengatakan, nasib 441 guru honorer yang bakal dirumahkan ini tentunya sangat meresahkan. Di mana, para guru honorer ini terancam kehilangan status dan pekerjaannya.
“Kalau dari data kami (PGRI) ada 441 orang. Tentu sangat disesalkan jika hal tersebut terjadi. Para guru honorer ini, sudah lama mengajar mulai 5 hingga puluhan tahun,” kata Bahruddin.
Tak hanya itu, kata Bahruddin, honor yang diterima oleh para guru honorer ini cukup kecil diterima. Meskipun menerima honor kecil, para guru-guru tersebut tetap mengabdi.
“Kami sih meminta agar pemerintah bisa mengkaji kebijakan tersebut. Kasihan jika mereka ini benar-benar dirumahkan. Ini jadi perhatian serius bagi kami. Kami mendorong adanya alternatif bagi mereka, karena di sekolah mereka dibutuhkan. Kami berharap Desember ini ada kejelasan,” ucapnya. (Ully/Red)
