CILEGON, SSC – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon telah merampungkan Reses II Anggota DPRD Cilegon Masa Persidangan III Tahun 2026. Hasil reses ini langsung diparipurnakan di DPRD Kota Cilegon, Jumat (16/3/2026).
Hasil reses dilaporkan dan dibacakan oleh Anggota DPRD Cilegon dari Fraksi Partai Golkar, Hidayatulloh. Dari hasil reses itu, terdapat sejumlah permasalahan yang diserap dari aspirasi masyarakat. Pertama kaitan dengan permasalahan bidang infrastruktur.
Permasalahan infrastruktur ini, kata Hidayatulloh, masih menjadi fokus usulan aspirasi masyarakat di tengah perubahan cuaca atau iklim yang relatif ekstrem dan tak menentu seperti hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada pekan lalu di beberapa titik wilayah di Kota Cilegon terendam banjir. Beberapa wilayah yang terendam banjir meliputi Kecamatan Grogol, Jombang, Ciwandan dan Cibeber.
“Penyebab terjadinya banjir tersebut tidak serta merta di faktori oleh kondisi alam atau cuaca saja, namun faktor minimnya kualitas infrastruktur,” ucap Hidayatulloh.
Seharusnya, kata dia, permasalahan infrastruktur yang menyebabkan banjir perlu menjadi evaluasi dan perhatian serius oleh Pemerintah Kota Cilegon. Seperti masih ditemukannya pendangkalan sungai, buruknya saluran drainase, kondisi tembok penahan tanah (TPT) sungai dan saluran dalam kondisi rusak dan ambrol dan juga minimnya sumur resapan air.
“Dan termasuk minimnya kesadaran masyarakat untuk terus berbudaya disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan dan keseriusan pemerintah untuk memberikan sanksi tegas bagi pelaku tambang galian pasir yang merusak ekosistem alam,” ucapnya.
Selain banjir, lanjutnya, permasalahan infrastruktur lainnya yaitu menyangkut kondisi jalan rusak parah dan berlubang.
Permasalahan tersebut sangat mengganggu kenyamanan dan aktivitas warga masyarakat dalam berkendara khususnya bagi pengendara roda 2 (dua) yang kerap kali berpotensi terjadinya insiden kecelakaan bagi pengendara.
“Seperti akses jalan Cipaot Randakari, jalan jangkar kulon-tegal buntu dan masih banyak lokasi lainnya sehingga perlu adanya peningkatan pengaspalan jalan atau betonisasi jalan,” paparnya.
Selain itu, aspirasi yang diserap juga terkait permasalahan penerangan jalan umum (PJU). Dalam reses, masih ditemukan minim PJU di beberapa titik jalan di 8 kecamatan.
Selanjutnya, DPRD juga menyerap aspirasi terkai, permasalahan layanan dasar pendidikan dan layanan kesehatan. Masih ditemukannya kondisi bangunan gedung sarana dan prasarana sekolah dalam kondisi rusak dan rentan ambrol seperti di SDN Citangkil Baru dan SDN Krenceng 2.
Sementara, untuk layanan kesehatan agar pelayanan kesehatan lebih mengedepankan prinsip humanis dan responsif terhadap pasien, serta kualitas ketersediaan obat untuk lebih ditingkatkan dan termasuk peningkatan honorarium kesejahteraan bagi kader posyandu serta dukungan ketersediaan penunjang alat layanan kesehatan seperti alat tensi darah dan alat timbangan berat badan yang dialami di berbagai posyandu.
Hidayatulloh menjelaskan dewan juga menyerap aspirasi terkait masalah ketenagakerjaan dan pengangguran.
“Tentunya masih menjadi permasalahan fundamental pembangunan ditengah derasnya geliat 10 investasi dan pembangunan ekonomi daerah,” bebernya. (Ronald/Red)
