CILEGON, SSC – Peristiwa siswa MTs Al Inayah yang diduga mengalami keracunan usai konsumsi makanan bergizi gratis (MBG) pada Kamis (16/4/2026) mulai mendapat sorotan dari berbagai pihak. Kali datang dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cilegon.
Kalangan mahasiswa ini menyoroti dugaan keracunan massal yang sebabkan siswa mengalami gejala seperti mual, pusing hingga muntah.
Ketua DPC GMNI Cilegon Andriansyah menegaskan, pihaknya tak hanya menyoroti adanya dugaan tersebut namun juga khawatir masih adanya dapur MBG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Meskipun, sebelumnya pemerintah bersama Polres dan Kodim telah menyatakan komitmen pengawasan terpadu.
“Fakta adanya puluhan siswa yang diduga keracunan ini memperkuat kekhawatiran kami bahwa masih ada dapur yang belum memenuhi standar higienitas. Ini bukan sekadar insiden, tapi indikasi adanya celah serius dalam tata kelola program,” ungkap Andriansyah, Jumat (17/4/2026).
Ia tegas menyatakan, alasan percepatan program tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan standar keamanan pangan. Pihaknya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur SPPG di Kota Cilegon serta transparansi kepada publik terkait status sertifikasi dan hasil pengawasan.
“Jangan sampai kepercayaan publik terhadap program MBG runtuh karena kelalaian dalam aspek mendasar seperti higienitas. Ini menyangkut kesehatan generasi muda harus di evaluasi total oleh pemangku kebijakan,” ujarnya.
Mahasiswa juga mendorong agar pihak kepolisian dapat transparansi kepada publik soal kasus dugaan tersebut. Sehingga tidak menjadi kekhawatiran masyarakat dikemudian hari.
“Masyarakat berhak mengetahui secara spesifik apa penyebab keracunan tersebut. Kepolisian perlu mengumumkan hasil uji lah kasus ini,” ungkapnya.
Hal yang sama juga disampaikan Seketaris DPC GMNI Cilegon Novi Hani Safitri. Ia menganggap, kondisi ini menunjukkan adanya kelalaian dalam implementasi di lapangan. Secara tegas ia menyatakan, program yang menyasar pelajar harus dijalankan dengan standar paling ketat.
“Ini menyangkut keselamatan siswa. Tidak boleh ada toleransi terhadap dapur yang belum memenuhi standar higienitas. Kalau memang belum mengantongi sertifikat, seharusnya tidak dipaksakan beroperasi,” ungkap Novi.
Novi juga menyoroti kontradiksi antara klaim pengawasan terpadu dengan fakta munculnya kasus di lapangan. Menurutnya, komitmen pengawasan dari pemerintah, Polres dan Kodim harus dibuktikan dengan hasil konkret.
“Jangan sampai pengawasan hanya formalitas. Kalau ada 49 siswa sampai harus ditangani medis, berarti ada yang gagal dalam sistem pengawasan,” tegasnya.
Diketahui hingga saat ini, proses penyelidikan oleh pihak kepolisian masih berjalan. Termasuk penelusuran sumber makanan dari dapur SPPG di wilayah Cibeber serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait guna mengungkap penyebab pasti kejadian tersebut dan kami mendorong pihak kepolisian untuk menyelidiki secara transparan dan disampaikan ke publik secara terbuka. (Ronald/Red)
