CILEGON, SSC – Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi PAN, Rahmatulloh menyoroti timpangnya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pada Triwulan I Tahun 2026. Menurut Rahmatulloh, meski serapan anggaran di Triwulan I/2026 menyentuh kisaran 20 persen, namun angka tersebut sebenarnya menyimpan sebuah ketimpangan yang nyata.
“Pencapaian itu bukan sekadar persoalan hitung-hitungan di atas kertas, tapi merupakan cermin dari sejauh mana perencanaan kita sejalan dengan kenyataan di lapangan,” ungkapnya, Selasa (21/4/2026).
Rahmatulloh menjelaskan ketimpangan itu pada realisasi pendapatan pajak daerah dengan retribusi daerah.
Mungkin selama tiga bulan, kata Rahmatulloh, Pemkot telah mengumpulkan pendapatan asli daerah sebesar Rp 200 miliar dari target sekitar Rp 900 miliar. Namun realisasi pajak daerah dengan retribusi daerah, jomplang. Ketimpangan itu tercermin dari realisasi retribusi yang terbilang rendah atau masih dibawah 3 persen.
“Secara waktu, mungkin terlihat wajar untuk awal tahun. Namun, yang membuat saya risau adalah ketimpangan sumbernya. Pajak daerah sudah mulai berlari, tapi retribusi kita seolah masih merangkak di tempat, bahkan belum sampai tiga persen. Jarak ini terlalu lebar untuk dianggap sebagai siklus tahunan yang normal,” ujarnya.
Menurutnya, minimnya realisasi retribusi jadi peringatan keras. Ia pun mempertanyakan apakah belum maksimalnya retribusi karena layanan yang tidak optimal ataukah sistem pemungutan yang bermasalah.
“Capaian yang sangat minim ini menjadi alarm keras bagi tata kelola kita. Saya jadi bertanya-tanya, apakah memang layanannya yang tidak jalan, atau cara kita memungutnya yang masih bermasalah? Pihak eksekutif harus berani terbuka soal ini,” terangnya.
Sebagai bagian dari Badan Anggaran, Ia perlu memperingatkan Pemkot sejak dini. Jika ketimpangan dibiarkan hingga dipenghujung Triwulan II /2026, maka target terancam tak tercapai.
“Kalau ini dibiarkan hingga pertengahan tahun, risiko gagal target akan menghantui kita, dan ujung-ujungnya masyarakat juga yang rugi karena rencana pembangunan jadi terhambat,” urainya.
Ia pun meminta agar target yang ditetapkan bersama ditinjau kembali. Target yang ditetapkan jangan sekadar ambisi tetapi realistis.
“Kedua, percepat sistem digital agar tidak ada celah kebocoran. Dan ketiga, petugas di lapangan harus lebih proaktif, terutama di sektor-sektor yang selama ini luput dari perhatian,” terangnya.
Menurutnya, APBD itu bukan soal deretan angka angka mati. APBD adalah soal komitmen bagaimana uang rakyat kembali untuk kepentingan rakyat.
“Kita harus memutus pola lama yang selalu sama setiap tahun: memasang target tinggi, lalu sibuk melakukan penyesuaian di akhir karena realisasi tidak sampai. Saatnya kita mengelola anggaran dengan lebih disiplin dan penuh rasa tanggung jawab,” pungkasnya. (Ronald/Red)
