CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon berencana mengirim 300 ton sampah per hari ke fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPSA Cilowong, Kota Cilegon. Rencana yang diikuti Pemkot Cilegon atas program Pemerintah Pusat ini mendapat sorotan dari DPRD.
Sorotan itu tidak hanya menyangkut kesanggupan Pemkot mengirim 300 ton perhari. Tetapi juga terkait dengan permohonan dukungan anggaran untuk operasional dan anggaran armada pengangkut sampah.
Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cilegon, H Rahmatuloh mengatakan, terdapat sejumlah persoalan fundamental yang dinilai belum terjawab secara meyakinkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
“Sampah adalah masalah akut kota ini. TPA Bagendung sudah overload dengan timbulan 310 ton per hari. Tapi penyelesaian tidak bisa serampangan. PSEL jangan dijadikan solusi tunggal tanpa perhitungan matang,” ujar Rahmatuloh, Selasa (12/5/2026).
Politisi Fraksi PAN ini menyoroti ketimpangan antara komitmen dalam PKS dan realitas di lapangan. Satu sisi, PKS Nomor 01/Pemotda/2026 mewajibkan Cilegon memasok 300 ton sampah per hari. Namun disisi lain, fakta di lapangan kapasitas angkut maksimal hanya 200 ton per hari.
Ia juga mempertanyakan dari mana armada untuk mengangkut sampah tersebut. Sementara PKS saat ini sudah berjalan.
“Ini gap 100 ton. DLH sendiri mengakui perlu 25 unit dump truk tambahan. Pertanyaannya: dari mana tambahan armada itu? Kapan tersedia? Sementara tenggat PKS sudah berjalan. Jangan sampai kita meneken komitmen yang sejak awal sudah kita tahu tidak sanggup dipenuhi,” kata Rahmatuloh dengan tegas.
Hal lain yang disorot juga permohonan anggaran. Pada Surat Wali Kota Cilegon Nomor 600.41/1352/DLH tertanggal 28 April 2026, Pemkot meminta dukungan anggaran DPRD untuk pos OPEX (operasional) maupun CAPEX (armada). Alokasi biaya operasional mencapai Rp34 miliar per tahun.
“Rp34 miliar itu angka yang sangat signifikan untuk APBD kita. Ini baru operasional, belum belanja 25 unit dump truk, belum pelebaran jalan, belum biaya tak terduga lainnya. Saya ingatkan, proyek PSEL di Tangerang dan Tangsel dibatalkan Presiden karena tipping fee Rp310.000 per ton yang mencekik APBD. DPRD tidak akan memberi cek kosong. Setiap rupiah harus jelas manfaatnya,” cetus Rahmatuloh.
Selain itu, Ia juga menyoroti soal absennya strategi pemilahan sampah dari sumber. Menurut Rahmatuloh, Kementerian LH sendiri menegaskan, fondasi keberhasilan PSEL adalah pemilahan dari hulu. WALHI memperingatkan biaya pengolahan bisa melonjak hingga Rp500.000 per ton jika sampah masuk masih tercampur.
“Mana roadmap pemilahan sampah Kota Cilegon? Berapa rumah tangga yang sudah teredukasi? Berapa TPS3R yang berfungsi? Kita mau bangun teknologi mahal, tapi budaya pilah sampah di masyarakat masih nol besar. Ini resep gagal yang sudah bisa ditebak sejak awal,” sindirnya.
Ia mengaku akan mengajukan kepada pimpinan dewan untuk menggelar rapat koordinasi Komisi 3 dengan DLH. Rapat itu dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat. “DPRD akan mengajukan puluhan pertanyaan kritis. Kami bukan tukang stempel,” pungkasnya. (Ronald/Red)
