Gedung Pemerintahan Kota Cilegon, Rabu (13/1/2021). Pemkot dan KS saat ini tengah membahas pemindahan aset lahan Pemkot dan DPRD Cilegon

CILEGON, SSC – Penandatanganan nota kesepahaman bersama atau Memorandum Of Understanding (MoU) mengenai pemindahan aset Lahan Pemkot dan DPRD Cilegon mulai ditindak lanjuti Pemkot Cilegon dengan PT Krakatau Steel (KS).

Pasalnya, dalam pertemuan kedua pihak melalui zoom meeting pada Jumat, (8/1/2021) yang diinisiasi BPKP Banten muncul niatan KS untuk menyelesaikan pemindahan aset setelah pelantikan Walikota Cilegon terpilih. Namun saat itu, Pemkot meminta sebaliknya agar proses tetap terus berjalan simultan.

Kepala Inspektorat Kota Cilegon, Epud Saefudin yang diketahui mengikuti zoom meeting tak menampik isi pembahasan salah satunya adalah hal tersebut. Menurut KS, kata Epud, proses pemindahan aset dinilai tanggung jika dijalankan di masa transisi kepemimpinan Pemkot Cilegon saat ini dengan yang baru.

Kepala Inspektorat Kota Cilegon, Epud Saefudin dikonfirmasi di kantornya.

“Memang betul pada saat zoom, pak Yayat salah satu direkturnya menyampaikan, untuk tindak lanjutnya setelah Walikota definitif. Karena menurut pak yayat tanggung,” ungkap Epud dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (13/1/2021).

Saat zoom itu, kata Epud, pihaknya meminta agar proses dan tahapan pindahan aset tetap terus dijalankan secara simultan.

Baca juga  Moncer di Pileg 2019, PAN Siapkan Kader di Pilkada Cilegon 2024

“Saya langsung menyampaikan, hal itu tidak perlu menunggu Walikota yang baru. Kenapa kita tidak simultan saja tahapan-tahapannya,” bebernya.

Epud menyatakan, hasil meeting kedua pihak saat itu akhirnya disepakati untuk dilanjutkan.

“Alhamdulilah, kemarin hari Senin, (11/1/2021) ada skedul yang disepakati antara KS dan Pemkot,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, dalam menyelesaikan pemindahan aset lahan pemkot 6 hektar dan DPRD 3 hektar terdapat tahapan-tahapan yang ditempuh. Tahapan tersebut menyesuaikan MoU yang disepakati kedua pihak difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 November 2020 lalu di KPK.

Di mana selain menyelesaikan aset lahan Pemkot dan DPRD seperti yang dilakukan pemindahan aset heliped KS untuk Alun-alun Cilegon secara transaksional, KS juga berkeinginan bekerjasama membangun Pelabuhan Warnasari milik Pemkot Cilegon.

“Sisi lain, KS ada harapan ingin mengelola pelabuhan, disitu muncul untuk rencana kerjasama di bidang pelabuhan khususnya dengan PCM (BUMD Cilegon PT Pelabuhan Cilegon Mandiri). Ketika memang muncul ada hal yang dikaji bersama naik potensi ekonominya, bentuk kerjanya dan lain sebagainya,” bebernya.

Baca juga  Larangan Warung Nasi Buka di Siang Hari Tuai Kontroversi, Ini Penjelasan Walikota Serang Syafrudin

Menyangkut tahapan pemindahan aset yang akan dilakukan selanjutnya, kembali kata Epud, Pemkot akan menjalankan sejumlah tahapan salah satunya meminta legal opini dari beberapa pihak baik BPKP, Kejaksaan dan lainnya. Disamping itu juga akan elakukan appraisal lahan yang nanti nilai perhitungannya akan disepakati bersama dengan KS dengan opsi pembayaran bertahapbertahap kala seperti pemkot membayar lahan heliped untuk Alun-alun.

“Sebetulnya tidak berbeda dengan alun-alun.
Minta pendapat dari BPKP, apraisal, tahapan pengumuman, itu disepakati. Itulah hasil pertuan sementara dengan KS kemarin,” tuturnya.

“Nah itulah (pembayaran bertahap) yang makanya ingin dibahas. Bagaimana caranya, karena pemkot tidak akan sanggup jika membayar seluruhnya. Itu yang dibahas juga,” ucapnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen KS saat dikonfirmasi belum dapat memberi keterangan resmi. General Affair Manajer KS, Ridwan Syam di konfirmasi belum bisa memberi pernyataan tentang pemindahan aset. (Ronald/Red)