Walikota Cilegon, Helldy Agustian melakukan pertemuan dengan Fortrah Kota Cilegon membahas terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer, Kamis (4/8/2022). Foto Istimewa

CILEGON, Selatsunda.com – Walikota Cilegon, Helldy Agustian melakukan pertemuan dengan Forum Tenaga Teknis dan Administrasi Honorer (Fortrah) Kota Cilegon membahas terkait kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapuskan tenaga honorer pada 2023 mendatang. Pertemuan tersebut dilangsungkan di Kantor Walikota Cilegon, Kamis (4/8/2022).

Usai pertemuan tersebut, Walikota Helldy menyatakan, Pemkot Cilegon tentunya tidak mungkin melakukan kebijakan penghapusan tenaga honorer. Hal itu dengan mempertimbangkan sejumlah alasan. Pertama, Menurut Helldy dari data yang ada, jumlah pegawai yang pensiun dengan jumlah pegawai yang baru masuk tidak seimbang.

“Tentunya Pemerintah Kota Cilegon, tidak mungkin lah honorer ini dihapuskan. Karena dari data kami, kurang lebih dari yang pensiun dengan yang masuk, itu tidak seimbang. For example Tahun 2021, 120 kurang lebih sekitar, yang masuk cuman 69, kan nggak imbang,” ujarnya kepada awak media.

Kemudian pertimbangan kedua, kata Helldy, pihaknya juga telah membahas kebijakan penghapusan tenaga honorer dengan para walikota dalam Komwil III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Pembahasan tersebut akan dibawa ke Rakornas Apeksi karena menurutnya bilamana kebijakan penghapusan tenaga honorer dijalankan maka secara nasional akan lumpuh.

Baca juga  Pemkot Cilegon Kumpulkan OPD Benahi SOP Perizinan di Mal Pelayanan Publik

“Ini masuk di dalam bahasan untuk dibawa ke Rakornas (Apeksi). Kenapa, karena ini bisa melumpuhkan secara nasional. Artinya, mereka (tenaga honorer) ini cukup banyak. Secara otomatis, ini akan masuk ke dalam pembahasan rakornas nanti di Apeksi,” ungkapnya.

Helldy menyatakan, adapun upaya yang dilakukan Pemkot Cilegon saat ini menginventarisasi jumlah keseluruhan tenaga honorer di Cilegon. Pendataan ini menjadi penting agar dapat disinkronkan dengan data yang dimiliki Fortrah.

“Adapun yang saat ini yang kami lakukan pendataan terlebih dahulu. Data yang rajin, rajin, yang malas, malas. Sehingga bisa ketahuan. Pendataan ini menjadi penting bagi kami, agar supaya nanti kita cocokan dengan teman-teman,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga berupaya untuk mengusulkan jumlah formasi PPPK yang diajukan ke Pusat. Jika sebelumnya pihaknya mengusulkan PPPK untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan, saat ini, jumlah tenaga umum juga diusulkan. Sekiranya terdapat kurang lebih 384 formasi tenaga umum yang diusulkan.

Baca juga  Perumda Cilegon Mandiri Bisnis Air Kemasan, Komisi III DPRD Cilegon Ingatkan Pelayanan Utama Jangan Terlupakan

“Kemudian ada upaya juga dari kami lagi dalam pengusulan. Kalau kemarin dari PPPK, dari pendidikan saja, terus (tenaga kesehatan) Dinkes begitu ya. Sekarang dari umum juga kita lagi usulkan. Tadi ada 384 kurang lebih yang kami usulkan, mudah-mudahan bisa diterima. Teman-teman bisa naik nanti ke PPPK,” katanya.

Ia berharap, agar tenaga honorer di Cilegon tetap tenang dan bekerja seperti biasa. Ia meyakini, kebijakan penghapusan tenaga honorer tidak mungkin dilakukan karena akan melumpuhkan secara nasional.

Helly memastikan akan tetap mempertahankan tenaga honorer. Karena Pemkot Cilegon sendiri kekurangan tenaga.

“Kami meyakinkan, ke teman teman jangan gusar, jangan galau. Tetap saja menurut saya bekerja seperti apa adanya. Karena memang dengan dua tadi itu, artinya bisa melumpuhkan pelayanan secara nasional. Kalau memang ini dihapuskan, tidak mungkin lah. Menurut saya seperti itu, tidak masuk logika kami,” tuturnya.

“Pastilah harus dipertahankan lah, lah kita kekurangan kok,” ucapnya. (Ully/Red)