Pemkot Cilegon menggelar rapat evaluasi terkait capaian MCP KPK saat di Aula Inspektorat, Senin (22/8/2022). Foto Dok Humas Pemkot Cilegon

CILEGON, Selatsunda.com – Pemerintah Kota Cilegon mengumpulkan sejumlah OPD terkait evaluasi progres capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) yang direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Pasalnya hingga Agustus 2022, capaian MCP atas 7 rencana aksi yang direkomendasikan lembaga anti rasuah kepada Kota Cilegon berada diangka 38 persen.

Kepala Inspektorat Kota Cilegon Mahmudin menyatakan, Pemkot Cilegon perlu mencari solusi atas capaian MCP yang dinilai masih rendah. Maka dari itu, pihaknya mendorong untuk melakukan evaluasi agar OPD dapat meningkatkan capaian MCP.

“Makanya hari ini kita kumpulin, ayo kita mulai, kita bersama-sama bagaimana persentasenya naik,” ujar Mahmudin dikonfirmasi usai kegiatan, Senin (22/8/2022).

Diketahui, dari tujuh area indikator capaian MCP, capaian tertinggi adalah pengawasan APIP 51,49 persen. Kemudian selanjutnya, perizinan 47,61 persen, manajemen ASN 42,99 persen, pengadaan barang dan jasa 42,82 persen, manajemen aset daerah 36,36 persen, perencanaan dan penganggaran APBD 29,0 persen. Sementara capaian MCP paling rendah  adalah optimalisasi pajak daerah sebesar 9,10 persen.

Baca juga  Mantap! PT Pelabuhan Cilegon Mandiri Raih Predikat Top BUMD Terbaik 2024

“Dari ketujuh area intervensi ini, yang paling terendah ada di pajak daerah. Saat ini saja  optimalisasi pajak daerah ini masih dibawah 10 persen,” ungkapnya.

Mantan Kepala BKPP Kota Cilegon ini menyebut, ada sejumlah kendala mengapa  capaian MCP Cilegon rendah. Salah satu diataranya OPD pengampu belum mengunggah data ke dalam sistem.

“Jadi kalau sudah ada sertifikat, di upload. Jadi evidence-nya yang diperlukan dari masing-masing OPD pengampu KPK,” terangnya.

“Makanya tadi kita urai satu-satu agar kedepan tidak ada lagi istilah gak sempat atau sibuk atau apa,” tegasnya.

Mahmudin optimis jika capaian MCP Kota Cilegon dapat naik sesuai dengan harapan atau  sesuai yang ditargetkan KPK sebesar 90 persen. Meski batas waktu pelaporan masih jauh hingga Februari 2023. Kalaupun selama evaluasi masih tidak ada progres, pihaknya bersama pimpinan daerah akan turun melakukan monitoring.

Baca juga  Empat Kecamatan di Cilegon Berpotensi Terjadi Pergerakan Tanah, Ini Wilayahnya

“Kalau pun kemudian hasil pertemuan ini tidak ada proses yang signifikan kami (inspektorat), pak Wakil Walikota (Sanuji Pentamarta) dan Pak Sekda (Maman Mauludin) akan turun langsung jemput bola,” jelasnya.

Senada dengan Mahmudin, Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta tak memungkiri jika pencapaian nilai MCP Kota Cilegon masih belum optimal. Pihaknya berharap evaluasi yang dilakukan dapat dijalankan sebelum  Korsupgah KPK melakukan review pada 1 September mendatang.

“Penilaian ini masih terus berjalan aja. Paling tidak ada review sampai tanggal 1 September 2022 mendatang. Dan kita harap, di 1 September ini kita sudah perbaiki semua,” pungkasnya.  (Ully/Red)