CILEGON, SSC – Tokoh Masyarakat Cilegon sekaligus Mantan Anggota DPRD Kota Cilegon, Ibrohim Aswadi meminta agar rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kota Cilegon di tata kembali. Hal ini disampaikan Ibrohim menyikapi persoalan banjir yang terjadi di Cilegon.
Ibrohim yang juga pemerhati lingkungan mengatakan, perda terkait RTRW yang ada saat ini sudah tidak relevan. Tidak relevannya RTRW melihat kondisi Kota Cilegon yang ada saat ini. Ia bilang, saat ini kontur tanah sudah terjadi perubahan dan juga resapan air makin berkurang.
Menurutnya, penetapan zonasi wilayah dalam RTRW harus benar-benar ditata sesuai dengan kondisi saat ini. Jangan sampai penetapan zonasi dalam RTRW, berantakan.
“Karena Perda RTRW tidak memungkinkan, perubahan akan kontur tanah dan resapan air mulai berkurang karena banyak investasi yang datang, ini menjadi hal-hal penting. Bagaimana penetapan zonasi-zonasi itu, zonasi industri, ditata sedemikaian apik. Zonasi pemukiman, zonasi RTH, zonasi pertanian, dan sebagainya, ditata. Jangan sampai ini ada dalam suatu titik kordinat yang berantakan,” ungkap Ibrohim dalam Diskusi Jurnalis Parlemen Cilegon Talk (JPC Talk) di Froin Cafe, Taman Cilegon Indah, Jumat (30/1/2026).
Saat ini, kata Ibrohim, pemetaan wilayah antara industri dengan pemukiman tidak diatur jaraknya. Jarak antara industri dan pemukiman begitu dekat hanya dibatasi pagar. Padahal dalam undang-undang, antara industri dengan pemukiman harus berjarak dua kilometer.
“Sekarang bisa dilihat antara zonasi industri dan pemukiman, ngga ada jarak, jaraknya pagar. Ini industri, ini rumah. Padahal dalam undang undang, zonasi industri dengan rumah minimal 2 kilometer. Dua kilometer itu untuk apa, itu untuk RTH, untuk LWS (Long Water Storage). Itu undang-undang,” ucapnya.
Menurutnya yang paling fundamental dalam mencari solusi komprehensif terkait banjir dari hulu hingga hilir adalah harus dilakukan perubahan RTRW.
Ia mengaku tidak menolak masuknya investasi di Cilegon. Namun keberadaannya harus sesuai dengan RTRW. Dengan begitu, persoalan banjir dapat terselesaikan. Di mana tercipta keseimbangan antara alam dan manusia.
“Jadi menurut saya yang paling fundamental, harus segera segera dibenahi, perubahan RTRW, dengan kondisi alam Cilegon yang sedemikian rupa, yang sporadis,” ungkapnya.
“Kami bukan menolak investasi, tetapi investasi harus di tata dengan matang. Sehingga masalah yang terjadi seperti banjir, di perkampungan (terselesaikan), dan investasi yang terbesar adalah manusia dan alam itu sendiri,” terangnya.
Ia turut menyinggung, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Cilegon kaitan penataan di hulu harus melakukan pengawasan ketat kaitan akitivitas tambang.
“Kata kuncinya dalam konteks pengawasan yang extra ordinary, lantas setelah dilakukan penambangan ada kewajiban ditata kembali cekungan-cekungan yang besar, ada kewajiban-kewajiban, bahkan di Yogyakarta penambang pasir sebelum menambang harus memberikan jaminan ke pemerintah daerah, agar setelah penambangan tidak kabur, dan undang-undang mengatur itu,” paparnya.
Ia juga mengapresiasi Pemkot Cilegon yang responsif dalam penanganan darurat banjir.
“Kemarin banjir langsung dikirim alat berat long arm milik Walikota, itu bukan penanganan jangka pendek atau jangka Panjang, itu darurat, tapi sangat kami apresiasi,” tuturnya.
Sementara itu dalam diskusi tersebut, hadir Wakil Ketua Satgas Penanggulangan Banjir Kota Cilegon Syafrudin yang juga menjabat Asisten Daerah III Setda Kota Cilegon.
Wakil Ketua Satgas Penanggulangan Banjir Cilegon Syafrudin mengatakan, penanganan banjir di Cilegon harus dilakukan komperehensif. Baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
“Sepakat Cilegon harus perbanyak tandon, itu jangka panjang. Jangka pendek kita normalisasi kali ya, dengan pasukan biru. Dari segi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sudah kita siapkan,” ungkapnya.
Syafrudin menerangkan, saat ini pihaknya juga telah berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia untuk normalisasi saluran yang dilalui rute kereta api.
“Kondisinya sudah sempit, dangkal, kita pastikan KAI juga menormalisasi saluran di bawah rel kereta api,” paparnya.
Syafrudin menjelaskan, dengan penanganan banjir komperehensif, penanggulangan juga harus melihat Kawasan industri seperti apa.
“Untuk jangka panjang, saluran air kita seperti apa, atau membuat tangkapan-tangkapan air seperti tandon. Ini kita sepakat buat grand desain secara komperehensif seperti apa,” terangnya.
Tokoh Masyarakat Cilegon lainnya, Sanudin mengapresiasi rencana bangun tandon maupun long water storage (LWS), tetapi terkait anggarannya ia pun memertanyakan lantarannya kebutuhannya cukup besar.
“Pemerintah daerah harus membangun tandon anggarannya besar, ada pemerintah daerah, ada industri tambang dan industri produk di hilir dan masyarakat di tengah. Kalau penanganan komprehensif industri juga harus meninjau kembali penataan industri itu, jangan-jangan penataan dari industri bermasalah, harus melibatkan stakeholder yang diajak bicara yaitu Apindo juga turut diajak ngobrol, industri seperti Krakatau Steel dan Pancapur diajak ngobrol,” terangnya. (Ronald/Red)
