DPW Berkarya Banten menggelar Rapat Konsolidasi Pembentukan Pengurus Pelaksana Tugas 8 DPD Kota/Kabupaten di Banten yang diselenggarakan di Balarjaa, Kabupaten Tangerang, Minggu (9/8/2020). Foto Ronald/Selatsunda.com

TANGERANG, SSC – Pengurus DPW Partai Berkarya Provinsi Banten Kubu Muchdi PR mulai melakukan konsolidasi untuk pembentukan 8 pengurus partai kota/kabupaten di Banten. Hal ini dilakukan setelah dikeluarkannya surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor: M.HH-17.AH.11.01 TAHUN 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2020-2025.

Plt Ketua DPW Partai Berkarya Banten, Putu Kamiani mengatakan, pihaknya atas mandat dari Ketua DPP Berkarya, Muchdi dan Sekjen DPP, Badaruddin Andi Picunang diminta untuk segera melakukan pembentukan pengurus Berkarya di 8 kota/kabupaten di Banten yang baru setelah terbitnya SK Kemenkumham.

“Jadi kami itu dapat tugas Plt dari Ketum langsung, pak Muchdi dan Sekjen Baharudin untuk merekrut Plt DPD juga karena ini mengejar dari pada kita harus lapor  pencabutan SK lama. Sekarang ada SK baru walaupun di online sudah ada tetap secara pelaporan harus ada juga,” ungkapnya usai melakukan Rapat Konsolidasi Pembentukan Pengurus Pelaksana Tugas 8 DPD Kota/Kabupaten yang diselenggarakan di Balaraja, Kabupaten Tangerang, Minggu (9/8/2020).

Baca juga  Baru Dibuka, Pasien OTG Corona di Rusunawa Margaluyu Kota Serang Tembus 6 Orang

Putu menuturkan, pembentukan pengurus selain SK Kemenkumham juga berdasarkan ADART partai. Pembentukannya menyerap aspirasi dari kader yang ada di bawah.

“Itu sesuai dengan kemenkumham dan ADART. Kita menjalankan sesuai mekanisme.  Mekanismenya dari bawah ke atas. Jadi bukan penunjukan ataupun langsung,” tuturnya.

Sementara, Plt Sekretaris DPW Berkarya Banten, Mahyar mengatakan, baik Plt Ketua Berkarya Banten dan ia sendiri ditugasi partai untuk segera mendefinitifkan seluruh pengurus Berkarya dari tingkat DPW hingga DPD yang ada di Banten. Penugasan itu berdasarkan Surat Keputusan DPP Berkarya pada 05 Agustus 2020 dimana SK lama kepemimpinan Helldy Agustian secara otomatis dianulir.

“Dengan sendirinya sesuai surat Kemenkumham yang mencabut SK lama berarti sudah tidak berlaku SK lama dan berlaku SK baru. Dengan sendirinya secara otomatis, sampai ditingkat DPW dan DPD akan sendirnya menjadi tidak berlaku lagi,” tuturnya.

Baca juga  2 Pegawai Pengadilan Agama Serang Positif Covid-19, Persidangan Ditutup Sementara

Ia menuturkan, bilamana kepengurusan DPD di kota/kabupaten telah terbentuk maka akan segera didefinitifkan. Hal itu dilakukan untuk menyeragamkan kepengurusan dari tingkat bawah hingga DPP.

“Kalau memang nanti ketua Plt-plt DDP kabupaten/kota sudah kami SK-kan secara bersama-sama, mungkin tugas Plt-plt kabupaten/kota juga akan menindaklanjuti SK tersebut ketingkat bawah. Supaya keseragaman dari pada SK Kemenkumham ini berlaku dari tingkat pusat sampai ke tingkat DPC,” pungkasnya.

Diketahui dalam rapat konsolidasi tersebut, SK Penetapan Personalia Pelaksana Tugas diserahkan ke 5 kota/kabupaten pengurus Berkarya di Banten. Satu diantaranya, DPW Berkarya Banten menunjuk Evi Silvi Yuniatul Hayati sebagai Plt Ketua DPD Berkarya Cilegon.

“Dengan adanya Plt DPD Berkarya di Cilegon ini,  kita ikuti mekanisme yang ada,” pungkas Silvi. (Ronald/Red)