SERANG, SSC – Penyelenggaraan Kick Off Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dilaksanakan di Provinsi Banten, sukses digelar, Minggu (20/11/2025).
Kick Off HPN 2026 yang dilaksanakan di Alun-alun, Kota Serang, dihadiri ribuan peserta. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Dewan Pers dan sejumlah konstituen pers dibuka dengan senam sehat sekitar pukul 06.30 WIB. Kegiatan tampak diikuti insan pers, Kepolisian-TNI, pelajar dan juga masyarakat.
Acara tampak meriah dengan dilanjutkan jalan sehat. Tampak hadir Kapolri, Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Banten, Andra Soni, Ketua PWI Pusat, Akhmad Munir. Dalam kegiatan itu, Kapolri Jendral Listyo melepas peserta jalan sehat.
Acara kian semarak dengan digelar pembagian door prize dan hiburan dari artis lokal. Disitu, PWI juga sekaligus meluncurkan maskot badak bercula satu sebagai maskot HPN 2026.
Ketua PWI Pusat, Akhmad Munir mengatakan, Kick Off HPN 2026 di Provinsi Banten terselenggara berkat kerja sama dari PWI, Dewan Pers dan beberapa konstituen Dewan Pers.
Munir menyatakan, Kick Off HPN 2026 yang diselenggarakan di Banten merupakan penanda bahwa akan dilakukan berbagai rangkaian kegiatan menuju ke puncak HPN yang akan digelar pada tanggal 9 Februari 2026 nanti.
Beberapa rangkaian kegiatan itu, kata Munir diantaranya konvensi media massa yang mana di dalamnya, PWI akan membahas masa depan pers, masa depan media, masa depan wartawan ditengah pers menghadapi ancaman disrupsi teknologi.
Saat ini, kata Munir, pers sedang mengalami perubahan besar landscape industri media yang berpengaruh kelangsungan hidup media. Oleh karenanya perlu pembahasan yang komprehensif.
“Itu lah yang harus kita bahas dan harus kita lakukan pembahasan. Agar diantara masyarakat pers sendiri harus betul-betul mengikuti atau beradaptasi dengan perkembangan situasi zaman tersebut,” ucap Munir dalam konferensi kepada media.
Kick Off HPN 2026, juga kata Munir, diselenggarakan untuk mengajak stakholder khususnya pemerintah agar kehadirannya memperkuat ekosistem pers nasional.
Munir menjelaskan, saat ini pers nasional sedang tidak baik-baik saja. Oleh karenanya butuh intervensi dari pemerintah dan negara.
Dengan kehadiran negara dalam melakukan penguatan terhadap pers, diharapkan perusahaan pers menjadi sehat, wartawan juga sehat dan karya jurnalistiknya pun sehat untuk membangun bangsa dan negara.
“Itu harapan kami dan menjadi alat perjuangan kami di saat kita ingin mendorong HPN ini bermanfaat kepada masyarakat pers, bermanfaat kepada bangsa Indonesia dan bermanfaat kepada publik, dimana publik yang menjadi inspirasi kami dalam menjalankan tugas,” harapnya.
Munir pun berterima kasih kepada Gubernur Banten, Andra Soni dan juga Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendukung Kick Off HPN 2026 di Banten. Ia mengajak masyarakat dan pers dapat sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Banten.
Sementara, Kapolri, Jendral Listyo Sigit Prabowo berterima kasih mendapat kehormatan untuk menghadiri Kick Off HPN 2026 di Banten. Tentunya kegiatan Kick Off HPN, adalah bentuk kolaborasi pers dan Polri untuk bersama-sama meningkatkan sinergitas.
“Tentunya kick off ini kolaborasi dan sinergitas dan pers, untuk terus bersama-sama meningkatkan sinergitasnya. Tentunya dengan tetap menjaga independensi masing-masing, khususnya kami dari Polri dengan teman-teman dari media yang sangat penting,” ucapnya.
Kapolri sepandangan dengan yang disampaikan Ketua PWI Pusat, Munir. Bahwa, saat ini, penggunaan teknologi sangat luar biasa.
Ia menyatakan, berkembang pesatnya teknologi tentunya berdampak pada fenomena citizen jurnalism. Di mana masyarakat yang mempunyai gadget, bisa membuat berita dan membagikan informasi atau berita tentunya isinya perlu diverifikasi.
Ditengah perkembangan itu, keberadaan pers sangat penting. Kapolri berharap, pers bisa memberikan pemberitaan yang berimbang dan terpercaya ditengah teknologi yang berkembang. Dengan begitu, pers menjadi rujukan pemberitaan bagi masyarakat.
“Inilah tentunya yang menjadi peran media, teman-teman pers untuk bisa memberikan masukan, perimbangan sesuai dengan hak dari masyarakat, hak kita semua untuk mendapatkan informasi publik yang benar,” ucapnya. (Ronald/Red)
