CILEGON, SSC – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon membutuhkan dukungan dari Pemerintah Kota Cilegon untuk menjalankan pendidikan pemilu ke masyarakat. Ketua KPU Kota Cilegon, Patchurrohman mengatakan, pendidikan pemilu terutama pendidikan politik mempunyai peran penting dalam menciptakan demokrasi di Kota Cilegon untuk menjadi lebih baik.
Saat ini, kata Patchurrohman, tugas KPU Cilegon paska Pileg- Pilpres dan juga Pilkada masih belum selesai. Ia menerangkan, ada dua tugas yang diamanatkan yakni melakukan pendataan pemilih berkelanjutan dan juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Terkati pendidikan pemilu, kata Patchurrohman, tugas itu masih harus tetap berjalan dan tidak boleh mandek. Ia tidak mengharapkan, edukasi tentang politik hanya saat momentum pelaksanaan pemilu saja namun tetap berkelanjutan.
Menurutnya, pendidikan pemilu ini harus tetap berjalan. Tugas itu bukan hanya KPU Cilegon saja tetapi juga butuh dukungan dari Pemkot Cilegon.
“Saya pikir untuk Cilegon, pendidikan politik ini harus tetap berjalan walaupun tidak ada pemilu dan pilkada. Harapannya, pendidikan pemilu bukan hanya aksi KPU, tetapi bersama, supporting pemerintah daerah untuk sama-sama memberikan pendidikan kepada pemilih terutama pendidikan politik bagi masyarakat Cilegon,” ujar Patchurrohman di kantornya, Selasa (12/8/2025).
Patchurrohman mengatakan, pendidikan pemilu sangatlah penting untuk terus dilaksanakan. Karena edukasi itu merupakan investasi untuk demokrasi di Cilegon.
“Ini sebagai investasi, investasi untuk demokrasi di Kota Cilegon berkembang semakin baik. Kita tahu selama pelaksanaan pemilu, Kota Cilegon satu-satunya kota atau kabupaten di Banten yang tidak ada gugatan di mahkamah konstitusi,” terang dia seraya menjelaskan tingkat partisipasi Pileg-Pilres 90 persen dan Pilkada 76 persen.
Ia mengaku cukup berbangga dengan KPU Cilegon meraih prestasi mendapat peringkat pertama terkait teknis kepemiluan se-Indonesia. Itu diraih salah satunya dari hasil sosialisasi pendidikan pemilu yang massif diberikan ke masyarakat. Prestasi itu, kata Patchurrohman patut dipertahankan.
“KPU Cilegon dapat apresiasi juara 1 terkait dengan teknis kepemiluan se-Indonesia. Itu kan hasil dari pendidikan pemilu. Bagaimana pilkada tidak ada gugatan juga, itu yang kita syukuri. Ini hal baik yang harus kita pertahankan periode berikutnya,” ucapnya.
Meski pun meraih prestasi itu, kata dia, kesuksesan pemilu berikutnya bergantung dengan pendidikan politik yang diberikan saat ini. Untuk lebih meningkatkan partisipasi pemilu, perlu upaya yang massif memberikan edukasi pendidikan pemilu. Ia mengharapkan, Pemkot Cilegon dapat mendukung hal itu.
“Periode berikutnya itu tergantung pendidikan politik saat ini. Nah sekarang investasi ke masyarakat membangun dekomrasi di Cilegon yang lebih terbuka. Jadi ini perlu support juga dari pemerntah daerah baik Pemda maupun DPRD,” katanya.
“Pendidikan pemilu kan bukan tanggung jawab KPU saja tetapi seluruh stakeholder Pemerintah Kota Cilegon,” sambungnya.
Diakui Patchurrohman, memang tidak ada kewajiban Pemkot untuk memberikan anggaran membantu pihaknya melakukan sosialisasi pendidikan politik. Namun, ia berharap KPU Cilegon dan Pemkot dapat berkolaborasi.
“Kalau kewajiban (pemberian anggaran) tidak ada, tetapi perlu memang kolaborasi antara KPU dengan Pemerintah Kota Cilegon. Supaya momentum Pemilu ke depan, masyarakat sudah siap,” paparnya.
Ia menjelaskan, pendidikan politik menyasar berbagai elemen masyarakat. Diantaranya mulai dari gen z, milenial, kelompok keagamaan, disabilitas dan lainnya.
Selain pendidikan pemilu, Pacturohman menyinggung tugas yang tengah dijalankan KPU saat ini yakni menjalankan pendataan pemilih berkelanjutan. Tugas itu telah dilakukan bulan lalu dan telah di rapat plenokan secara terbuka.
“Kita koordinasi dengan Pemkot Cilegon, baik Disdukcapil, Kesbangpol kemudian Kepolisian, Kodim dan stakeholder lainnya. Untuk sama-sama mengawal data pemilih berkelanjutan. Kegiatannya sudah sebulan lalu dan telah diplenokan,” pungkasnya. (Ronald/Red)
