Walikota Cilegon (tengah) didampingi oleh Kepala Badan (Kaban) BPKAD, Maman Mauludin dan Asda III, Dana Sujaksani berfoto bersama dengan perwakilan industri di Cilegon pada acara Bulan Panut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan di salah satu rumah makan di Kota Cilegon, Kamis (19/11/2020). Foto Elfrida Ully/selatsunda.com

CILEGON, SSC – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon mencatat target Pendapatan Bumi dan Bangunan (PBB) di Cilegon sejak Januari hingga Oktober 2020 menembus Rp 91 miliar. Angka ini melebihi dari target yang ditetapkan tahun 2020 senilai Rp 80 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Pajak Daerah pada BPKAD Kota Cilegon Hadi Permana menjelaskan, meski dalam kondisi pademi Covid-19 (virus corona), realisasi PBB terus mengalami peningkatan.

“Meski covid-19 tentu pendapatan mengalami peningkatan. Jadi tidak terdampak apa-apa dengan target pendapatan tersebut. Buktinya dari yang kita targetkan senilai Rp 80 miliar ini justru naik 8 persen atau senilai Rp 91 miliar,” kata Hadi kepada awak media ditemui usai Kegiatan Bulan Panutan Pajak Bumi Daerah Pedesaan dan Perkotaan Kota Cilegon yang digelar di salah satu rumah makan di Cilegon, Kamis(19/11/2020).

Baca juga  Kelurahan Bendungan Bantu Makanan dan Sembako untuk Keluarga Terdampak Covid-19

Ia menjelaskan, jika dibandingkan dengan 2019 lalu, target PBB mencapai Rp 86 miliar. Ia optimis, realisasi PBB pada tahun ini dapat mencapai target sesuai yang diharapkan.

“Kami optimis di 2020 target PBB mencapai Rp 92 hingga Rp 93 miliar. Sedangkan untuk target BPHTB pun over pendapatan sekitar Rp 200 miliar dari target mencapai Rp 120 miliar. Tingginya target ini karena banyaknya investasi yang masuk ke Kota Cilegon,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Walikota Cilegon Edi Ariadi mengapresiasi capaian PBB yang diraih BPKAD. Meski memang kondisi keuangan Cilegon khususnya sektor pendapatan di tengah Pandemi COVID-19 mengalami penurunan.

“Ditengah pandemi COVID-19 ini, memang perolehan pendapatan asli daerah dari pemerintah terjadi penurunan tidak hanya daerah sendiri tapi juga baik APBN maupun  keuangan Provinsi, tidak hanya untuk pendapatan nya tetapi juga tenaga kerja dan ekonomi termasuk CSR dan sebagainya,” pungkasnya. (Ully/Red)