CILEGON, SSC – Walikota Cilegon, Helldy Agustian, pagi tadi, Selasa (6/9/2022) membentuk Tim Pembentukan Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Cilegon. Turut hadir dalam acara ini, Sekda Kota Cilegon, Maman Mauludin, perwakilan Kepala OPD Cilegon dan Perwakilan OJK (Ortoritas Jasa Keuangan) Regional 1 DKI Jakarta dan Banten yang digelar di salah satu hotel di Kota Cilegon.
Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengatakan, dengan dibentuknya TPAKD) Kota Cilegon akan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kota Cilegon akan pentingnya dunia perbankan.
“Jadi TPKAD ini dalam rangka percepatan antara infusi dan literasi tentunya harus berimbang. Karena saat ini saja masih ada gap kurang lebih 30 persen. Kedepan, kita (Pemkot Cilegon) akan mengeluarkan SE (Surat Edaran) ke siswa-siswa di Cilegon agar sejak kecil mereka memiliki buku tabungan. Jangan sampai kedepan mereka mempunyai uang banyak tapi maskg pake cara tradisional,” kata Helldy kepada awak media,” Selasa (5/9/2022).
Lanjut Helldy, dengan terbentuknya TPAKD) infusi dan literasi di Kota Cilegon bisa merangkak naik hingga rata-rata 90 persen.
“Yah saat saya pertama kali menjabat aja, tinggi rasio Kota Cilegon masuk peringkat 8 yaitu 0,373 persen. Kemudian, turun 0,10 menjadi 0,63 persen. Tinggnya rasio ini menyebabkan ketimpangan antara si kaya dan si miskin banget,” lanjutnya.
Sementara itu, Perwakilan Staff Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 1 DKI Jakarta dan Banten Purnama Jaya menjelaskan, literasi masyarakat terhadap pemahaman layanan jasa keuangan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Tingkat literasi mengukur mengenai pemahaman seseorang atas produk dan layanan jasa keuangan. TPAKD ini pointnya supaya semakin banyak masyarakat yang terkoneksi dengan lembaga jasa keuangan formal, itu termasuk ke dalam sasaran TPAKD,” jelasnya.
Untuk itu, atas perintah Presiden RI, Joko Widodo meminta agar pemerintah menargetkan indeksi infusi dan literasi di tahun 2024 harus mencapai 90 persen dan terhubung dengan lembaga layanan jasa keuangan seperti mempunyai rekening bank dan asuransi.
“Sebenarnya kita mengacu ke arahan dari pemerintah. Pemerintah menargetkan indeksi infusi ke keuangan di tahun 2024 sebesar 90 persen . Supaya 90 persen masyarakat Indonesia minimum 2024 sudah harus terhubung dengan jasa keuangan, seperti punya rekening bank, terhubung dengan asuransi,” pungkasnya. (Ully)
