20.1 C
New York
Senin, November 16, 2026
Beranda Peristiwa PAD Cilegon Hingga Oktober 2026 Masih Rendah, Anggota DPRD Rahmatuloh Beri Ultimatum

PAD Cilegon Hingga Oktober 2026 Masih Rendah, Anggota DPRD Rahmatuloh Beri Ultimatum

0
36
Anggota DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh. (Foto Dok Selatsunda.com)

CILEGON, SSC – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2026 yang hingga Oktober baru mencapai 65,32 persen atau Rp 677,14 miliar dari target Rp1.036,69 miliar. Capaian mendekati akhir tahun tersebut mendapatkan sorotan dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon, Rahmatuloh.

Rahmatuloh menuturkan, capaian tersebut patut menjadi perhatian serius. Pasalnya, realisasi total pendapatan daerah yang sudah mencapai 74,78 persen masih cukup ditopang oleh dana transfer dari pemerintah pusat.  Sementara kemampuan daerah dalam menggali pendapatan sendiri belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

“Dari angka ini terlihat bahwa pendapatan daerah kita masih sangat bergantung pada dana transfer. Sementara PAD yang menjadi cerminan kemampuan daerah menggali sumber pendapatannya sendiri baru mencapai 65,32 persen. Ini harus menjadi perhatian BPKPAD dan seluruh OPD penghasil. Jangan sampai potensi pendapatan yang ada tidak tergarap maksimal,” ungkap Rahmatuloh, Senin (16/11/2026).

Secara khusus Rahmatuloh menyoroti sejumlah komponen PAD yang realisasinya masih rendah. Lain-Lain PAD yang Sah baru mencapai 28,09 persen, Retribusi Daerah 59,58 persen. Begitu juga Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 67,59 persen dan Pajak Daerah 68,63 persen.

Ia menegaskan, BPKPAD harus mampu mengidentifikasi penyebab rendahnya capaian tersebut, bukan sekadar menyajikan laporan angka realisasi. Setiap OPD penghasil juga harus bertanggung jawab terhadap target pendapatan yang telah dibebankan kepadanya.

“Harus dibuka persoalannya. Mengapa realisasinya masih rendah? Apakah pendataan potensi belum maksimal, penagihan piutang belum berjalan, atau pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi masih lemah? Ini harus dijawab secara konkret, bukan sekadar alasan klasik bahwa target belum tercapai,” tegasnya.

Kepada pemerintah daerah, ia meminta agar segera menuntaskan penagihan piutang pajak dan retribusi, memastikan penerimaan sisa Transfer Antar Daerah dari pemerintah provinsi sebesar Rp34,40 miliar, serta mengonfirmasi setoran sisa dividen BUMD sebesar Rp10 miliar.

Ia menegaskan, capaian pendapatan tahun 2026 akan menjadi bahan evaluasi Komisi III dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan RKA Pendapatan 2027 bersama BPKPAD dan seluruh OPD penghasil.

“Kami tidak ingin target PAD setiap tahun hanya bagus di atas kertas, tetapi realisasinya terus tertinggal. Untuk 2027, target pendapatan harus dihitung berdasarkan potensi riil, disertai data yang jelas dan strategi pencapaian yang terukur. Setiap OPD penghasil harus bisa mempertanggungjawabkan target yang diajukannya,” tegasnya. (Ronald/Red)