JAKARTA, SSC – Pasangan Calon (Pasalon) Kepala Daerah dari Partai Golongan Karya (Golkar) tingkat Provinsi Banten menerima rekomendasi partai untuk bertarung di Pilkada 2020 mendatang. Penyerahan rekomendasi ini langsung diberikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto yang digelar di kantor DPP Partai Golkar Jakarta, Sabtu (11/7/2020). Penyerahan rekomendasi ini dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.
Beberapa calon kepala daerah yang menerima rekomendasi dari Partai Golkar yaitu, pasangan incumbent Bupati-Wakil Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah-Panji Tirtayasa yang mendapatkan rekomendasi untuk kembali maju di Pilkada Kabupaten Serang.
Selanjutnya, pasangan Bupati-Wakil Bupati Pandeglang, Irna Narulita-Tanto W Arban di Pilkada Kabupaten Pandeglang), Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie berpasangan dengan Pilar Saga Ichsan untuk Pilkada Kota Tangerang Selatan dan pasangan Wakil Walikota Cilegon, Ratu Ati Marliati yang berpasangan dengan politisi Gerindra, Sokhidin untuk Pilkada Kota Cilegon.
Wakil Seketaris Jendral Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa I (Jawa Barat dan DKI Jakarta dan Banten) Andika Hazrumy mengaku optimistis paslon yang diusung Partai Golkar akan mendapatkan hati di masyarakat untuk menang pada penyelenggaraan Pilkada 2020 mendatang
Hal itu mengingat sebagian besar paslon adalah incumbent yang sudah memiliki rekam jejak bekerja sebagai kepala daerah.
“Namun demikian semuanya tetap membutuhkan kerja keras. Kalau kemarin kita kerja sendiri, sekarang kita kerja bersama partai koalisi,” kata Andika melalui rilis yang diterima Selatsunda.com.
Sementara Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dolly Kurnia Tanjung mengungkapkan, untuk Wilayah Jawa I merupakan lumbung suara Partai Golkar. Oleh karena itu, dengan kemenangan di Banten pada Pilkada 2020 akan menjadi acuan untuk pilkada di daerah lain pada pemilu berikutnya.
“Alhamdulillah kami mendengar dari pengurus dan paslon di Wilayah Jawa 1 bahwa target kemenangannya 100 persen,” ujarnya.
Lebih jauh Dolly menegaskan bahwa DPP Golkar tidak mengenakan biaya pengusungan atau yang biasa disebut mahar politik bagi para paslon yang diusung. (Ully/Red)
