CILEGON, SSC – Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP Kota Cilegon Edhi Hendarto menyebut setidaknya berdasarkan data yang dimiliki oleh Bappeda Litbang Cilegon tercatat ada sebanyak 2.092 rumah tidak layak huni (rutilahu) di Cilegon akibat kemiskinan ekstrem.
“Hasil survei by name by address yang dilakukan oleh Bappeda Litbang, kemiskinan ekstrem di Cilegon di 2023 ada sebanyak 2.508 rumah tidak layak huni. Dari 2.508 rumah tidak layak huni, Pemkot Cilegon telah melakukan rehab sebanyak 400 unit rumah. Dari CSR BJB sebanyak 16 unit rumah,” kata Edhi kepada Selatsunda.com, Rabu (15/1/2025).
Ia menambahkan, guna menyelesaikan persoalan ini, DPRKP akan melakukan rehab rutilahu sebanyak 44 unit rumah. Keempat puluh empat unit rutilahu ini hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Cilegon.
“Rehab rumah ini hasil limpahan dari Dinas Sosial Kota Cilegon di program rutilahu. Dari data limpahan dari Dinsos Cilegon ada 67 rutilahu diserahkan ke Dinas Perkim Cilegon. Namun, ketika kami verifikasi kembali, rupanya hanya 44 unit. Kenapa 44 unit yang direhab, kebanyakan pemilik rumah enggan menerima dana hihab serta banyak alamat rumah yang salah,” tambah Edhi:
Lebih lanjut, kata Edhi, renovasi 44 unit rumah ini semestinya dilakukan di 2024 lalu. Namun mengigat adanya defisit anggaran, program rutilahu ini justru akan dikerjakan di 2025. Adapun anggaran yang disiapkan untuk 1 unit rumah sebesar Rp 30 juta. Total anggaran yang disiapkan untuk 44 unit rumah sebesar Rp 1,3 miliar.
“Semestinya di 2024 lalu, harus dikerjakan bantuan stimulan pembangunan swadaya (BSPS). Artinya kita mau membantu Rp 30 juta karena bentuknya stimulan jadi harus ada didorong juga dari pemilik rumah. Bisa dengan material yang ada, buat upah,” ujarnya.
Pihaknya berharap, di 2025 bisa menyelesaikan persoalan rutilahu ni di Cilegon. Namun semua ini tergantung pada ketersedian anggaran.
“Insa Allah bisa kita kerjakan semua dengan kemampuan anggaran yang ada,” harapnya. (Ully/Red)
