SERANG, SSC – Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan Kepala UPTD Samsat Malingping Kabupaten Lebak inisial SMD sebagai tersangka kasus korupsi Pengadaan Lahan Pembangunan Gedung Baru Samsat Malingping.
Kepala Kejati Banten, Asep Nana Mulyana mengatakan, SMD ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang cukup. Dalam kasus tersebut, SMD ditunjuk sebagai Sekretaris Tim Panitia Pengadaan.
“Sudah menemukan alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan dan sudah menetapkan pada Rabu (21/4/2021) kemarin, tersangka SMD sekaligus Sekretaris Tim Panitia Pengadaan Samsat di Lebak,” katanya saat Konferensi Pers di kantor Kejati Banten, Kamis (22/4/2021).
Asep menjelaskan, tersangka dalam kasus tersebut diduga telah merencanakan korupsi dengan mengambil keuntungan dari pengadaan lahan Gedung Samsat Malimping Tahun 2019 seluas 6.500 meter persegi yang berlokasi di Jalan Raya Baru Simpang Beyeh, KM 03, Desa Malingping Selatan.
Modus tersangka sebelum pengadaan lahan dilaksanakan dengan membeli lahan warga seharga Rp100 ribu per meter, persis di lokasi Gedung Samsat yang akan dibangun.
Tersangka dalam pembelian lahan tersebut sengaja tidak membalikan nama sertifikat agar seolah masih milik warga.
Saat lahan dikompensasi oleh negara dengan harga sekitar Rp500 ribu per meter, tersangka mendapat selisih keuntungan dari harga lahan yang dibelinya dari warga.
“Karena dia tau persis tanah ini akan dibangun, jadi dia beli dulu dan tanah tersebut tidak dibalik namakan. Hemat saya ini disebut corruption by design,” jelasnya.
Kajati mengungkapkan, kasus korupsi ini masih terus dikembangkan oleh pihaknya. Termasuk mendalami keterlibatan tersangka lain.
“Saat ini tersangka berada di rutan Pandeglang. Iya kami akan dalami lagi, siapapun akan diminta keterangan,” tandasnya. (SSC-03/Red)
