CILEGON, SSC – Plt Kepala Bappedalitbang Kota Cilegon, Syafrudin menyatakan, proyek strategis dari program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Robinsar-Fajar Hadi Prabowo tidak akan terganggu di 2026. Meski pada anggaran di 2026 akan terkoreksi hingga Rp 76 miliar.
Ia menyatakan, belanja daerah dalam Rancangan KUA dan PPAS 2026 semula diproyeksikan mencapai Rp 2,264 triliun. Namun setelah terkoreksi Rp 76 miliar, belanja menjadi Rp 2,187 triliun.
Anggaran yang terkoreksi ini berasal dari dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat yang berkurang Rp 33 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) sebesar Rp26 miliar, serta pengurangan transfer lain sekitar Rp 5 miliar– Rp 8 miliar.
“Secara total APBD yang dikeluarkan terkoreksi di 2026 ada Rp 76 miliar. Tapi kami menjamin anggaran untuk pendidikan yang 20 persen, kesehatan dan program strategis lainnya tidak akan terganggu,” kata Syafrudin saat ditemui di Kantor Walikota Cilegon, Selasa (19/8/2025).
Ia menjelaskan, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemkot Cilegon dengan terkoreksinya anggaran 2026. Mulai dari menaikan retribusi, meningkatkan laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Sebenarnya sempat akan dievaluasi untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) namun tidak jadi. Kedua hal ini tidak berubah alias sesuai dari target awal,” jelasnya.
Soal rencana Pemerintah Pusat yang akan melakukan efisiensi anggaran, menurut Mantan Staf Ahli Walikota mengaku, jika dari beberapa komponen anggaran yang akan diefisiensi oleh pemerintah mulai dari belanja rutin, seperti perjalanan dinas dan pengadaan barang. Tapi untuk hak pegawai seperti gaji dan tunjangan tidak akan terganggu.
“Pendapatan kita harus disesuaikan dengan belanja. Yang dikoreksi lebih banyak belanja rutin, bukan pelayanan dasar masyarakat,” ujarnya.
Syafrudin mengungkapkan, pada 2026 ini, proyek strategis dari program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Robinsar-Fajar Hadi Prabowo akan mulai direalisasikan. Mulai dari pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU), Pelabuhan Warnasari, perbaikan rumah tidak layak huni serta pelayanan kesehatan ke masyarakat.
“Kalau program prioritas itu otomatis tidak akan terganggu. paling tidak beberapa segmen jalan dan titik crossing bisa dimanfaatkan,” jelas Syafrudin.
Ia optimis, target pembangunan 2026 tetap tercapai, tanpa mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat. (Ully/Red)
