Kejari Kota Cilegon melaksanakan Lenandatangan Komitmen Bersama mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani melibatkan Pemkot Cilegon, KS dan lainnya di Kantor Kejari, Senin (25/1/2021). Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon, Ely Kusumastuti mengaku, rencana pihaknya dengan Pemerintah Kota Cilegon melakukan tukar guling 3 aset dengan pemindahan Kantor Kejari ke Gedung DPMPTSP berawal dari itikad baik antar kedua pihak. Pada dasarnya, kata Ely, Pemkot dan Kejari dalam pertukaran aset tersebut tidak melihat sisi untung rugi. Namun lebih melihat bagaimana meningkatkan kinerja dengan kantor yang representatif.

Sejauh ini, kata Ely, Kantor Kejari yang terletak di Jalan KH Tubagus Ismail, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon sudah tidak lagi representatif seiring tingginya aktivitas pelayanan ke masyarakat setiap hari.

“Bagaimana berkinerja baik kalau kantor kurang representasi. Kami memberikan pelayanan publik cukup kesulitan,” ujarnya usai melakukan penandatangan Komitmen Bersama mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kantor Kejari Cilegon, Senin (25/1/2021).

Tidak hanya hal itu, Kantor Kejari saat ini juga dinilai kurang aman karena sudah tidak tertampung lagi barang bukti dokumen rahasia negara yang dikelola pihaknya. Kata Ely, jika tidak diantisipasi jangka panjang dikhawatirkan akan hilang.

Baca juga  Penyanyi Kapal Ditemukan Tewas di Kontrakan di Merak Cilegon, Diduga Jadi Korban Pembunuhan

“Kadang barang bukti kita tumpuk. Kami takutnya hilang. Jadi dari sisi keamanan kurang, kenyamanan, pelayanan publik juga,” bebernya.

Mengenai pertukaran Kantor Kejari dengan DPMPTSP, lanjutnya, masih berproses. Prinsipnya tidak ada istilah untung rugi. Baik Kejari dan Pemkot melihat hal tersebut sama-sama pemerintah dan NKRI.

“Dari sisi hitung-hitungan, sama-sama dari merah putih ke merah putih. Kecuali dari swasta. Pemda kan merah putih, Kejari kan aparat pemerintahan juga,” paparnya.

Sementara, Kasubagbin Kejari Cilegon, Rully Nasrulloh menjelaskan, 3 aset Kejari yang akan ditukar guling yakni Kantor Kejari JLS, Kantor Kejari di Bendungan dan Lahan di Bonakarta. Ketiganya belum sepenuhnya milik Kejari. Seperti lahan Kantor Kerjari JLS tercatat aset Kejari namun gedungnya milik Pemkot. Sementara Gedung Kejari di Bendungan tercatat aset Kejari namun lahannya masih milik Pemkot. Untuk lahan di Area Bonakarta sekitar 2 atau 3 ribu meter persegi sudah tercatat milik Kejari yang diperoleh dari hibah Pemkot.

Baca juga  Penyanyi Kapal Ditemukan Tewas di Kontrakan di Merak Cilegon, Diduga Jadi Korban Pembunuhan

Saat ini, tahapan pertukaran sedang berproses dan masing-masing pihak tengah mengkalkulasi aset yang nantinya akan dinilai DJKPNL. Simultan dengan itu, pihaknya juga tengah menunggu persetujuan dari Kejagung dan Kementerian Keuangan.

“Kalau secara regulasi ke KPKNL, karena kita cuman mengajukan ke pusat. Tapi kalau BMN (Barang Milik Negara) itu, sepertinya ada persetujuan Jaksa Agung atau kementerian keuangan. Prinsipnya, persetujuan sudah dapat, sudah 90 persen lah,” terangnya.

Sementara, Kasintel Kejari Cilegon, Hasan Asyari menambahkan, Kejari dalam waktu dekat akan menempati Gedung DPMPTSP mengingat OPD tersebut telah mulai pindah ke Gedung Setda Baru di Pemkot Cilegon. Seiring dengan itu pula, proses pertukaran aset tetap dijalankan pihaknya.

“Informasinya kan Gedung Setda sudah mulai ditempati. Satker-satker kan sudah pindah kesana. Artinya, kalau gedung (DPMPTSP) yang lama kosong, kenapa tidak kita persiapankan untuk menempati. Jadi itu didahulukan, sambil proses (administrasi tukar guling) berjalan,” pungkasnya. (Ronald/Red)