CILEGON, SSC – Mahasiswa yang tergabung tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon melakukan aksi unjuk rasa selama dua hari di Kantor Pemerintahan Kota (Pemkot) Cilegon. Hari ini, Rabu (16/9/2026), lantaran aspirasi tak digubris oleh Pemkot, mereka mendirikan tenda di depan halaman Kantor Pemkot.
Aksi mereka pun direspons oleh Wali Kota Cilegon, Robinsar. Orang nomor satu di Kota Cilegon itu langsung menyambangi mahasiswa yang berada di tenda.
Tampak Wali Kota Robinsar berdiskusi dengan para mahasiswa didampingi Sekda Kota Cilegon, Aziz Setia Ade dan Wakapolres Cilegon, Kompol Rizky Salatun.
Kepada awak media, Robinsar menyatakan, pihaknya menyambut baik aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
“Kami menyambut baik, kami senang, serius, kami tidak ada tensdensi apapun, karena kami merasa ketika ada sesuatu hal yang bersuara, mengingatkan kami agar terus supaya langkah kami itu menjadi kebutuhan masyarakat,” ungkap Robinsar.
“Untuk pengingat dari rekan-rekan mahasiswa, jadi kami terima aspirasinya, kami juga diskusi pagi hari ini, alhamdulillah sama-sama saling memberikan pencerahan,” sambungnya.
Robinsar menyatakan, terdapat sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Diantaranya terkait postur anggaran. Robinsar menjelaskan, sampai saat ini, anggaran Kota Cilegon terdampak oleh pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari Pusat.
“Tuntutannya, perihal dengan postur anggaran yang hari ini dengan postur dikurangi TKD. Lebih fokus lagi APBD untuk masyarakat. Itu pun telah menjadi langkah kami juga, sudah menjadi pola kerja kami, kami sudah sepakat lah. Bahwa apa yang menjadi aspirasi, akan kami jalankan,” ujarnya.
Robinsar juga menyinggung soal tuntutan mahasiswa terkait belanja pegawai yang dinilai cukup besar menyedot anggaran.
Prinspinya, kata Robinsar, secara rasional dengan adanya pemangkasan TKD maka Pemkot Cilegon harus menyesuaikan anggaran.
“Belanja pegawai besar itu kan semuanya faktornya terhadap APBD. Semakin besar APBD-nya, dengan total hari ini semakin kecil belanjanya sebenarnya. Nah berhubung TKD di potong, pengalinya makin kecil akhirnya posturnya keliatan besar,” tuturnya.
“Tapi memang intinya hari ini kita bicara rasional, dengan TKD yang dipotong, berkurang, otomatis kita harus menyesuaikan juga. Itu sudah menjadi pola, langkah dengan Sekda dan tim perlu ada penyesuaian,” paparnya.
Terkait penyampaian aspirasi mahasiswa menyangkut anggaran pendidikan minim, Robinsar menepisnya. Menurut Robinsar, penetapan anggaran pendidikan sudah sesuai aturan. Anggaran yang ada telah sesuai kebutuhan masyarakat. Prinsipnya, anggaran bukan untuk seremonial tetapi untuk kepentingan masyarakat baik itu infrastruktur, pendidikan dan lainnya.
“Nggak minim, semua sesuai aturan. Bahkan nggak cuman anggaran yang besar, nggak cuman anggaran yang seusai aturan, tetapi anggaran itu betul bentuk langsung terhadap kebutuhan pendidikannya,” paparnya.
“Kalau bicara anggaran, anggaran doang, kalau anggaran besar untuk seremonial, buat apa juga. Tetapi anggaran itu betul-betul langsung untuk infrastruktur, mebeler, honor guru jadi kayak gitu-gitu,” pungkasnya. (Ronald/Red)
