CILEGON, SSC – Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon, menggelar aksi unjuk rasa hari kedua di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, Rabu (16/9/2026). Dalam aksi itu, selain mendirikan tenda, mahasiswa juga menyita gedung Pemkot. Mereka menyita dengan memasang spanduk dan flyer di pintu Gerbang keluar Kantor Pemkot Cilegon.
Dalam aspirasi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama mereka meminta Pemerintah Kota Cilegon mengevaluasi dan menghentikan penambahan belanja pegawai yang tidak memiliki urgensi kuat, dasar hukum, dan manfaat yang jelas bagi pelayanan publik.
Mahasiswa juga meminta Pemerintah Kota Cilegon menyusun serta membuka kepada publik roadmap penyesuaian belanja pegawai sesuai ketentuan Pasal 146 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Kemudian mereka juga meminta TPP ASN dievaluasi secara objektif, transparan, berbasis kinerja, sesuai kebutuhan organisasi, kemampuan fiskal daerah, dan peraturan perundang-undangan.
Dalam tuntutannya juga, mahasiswa meminta penguatan dan prioritas anggaran pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, perlindungan sosial, sanitasi, dan pemberdayaan keluarga.
Kemudian mahasiswa juga menuntut agar Pemkot Cilegon dan DPRD Kota Cilegon membuka dokumen Perubahan APBD 2026 secara transparan dan mudah dipahami masyarakat. Mereka juga meminta APBD diarahkan untuk menurunkan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja, pendidikan vokasi, pelatihan dan sertifikasi, penguatan tenaga kerja lokal, UMKM, serta ekonomi masyarakat serta sejumlah tuntutan lainya.
Wakil Sekretaris Umum HMI Cabang Cilegon, Ahmad Zhilu mengungkapkan, aksi unjuk rasa dimulai sejak Selasa (15/9/2026) sekitar pukul 13.00 WIB. Zhilu menyampaikan, mahasiswa akan terus menyampaikan aspirasi hingga Wali Kota Cilegon menemui massa aksi. Dalam aksi, kata Zhilu , mahasiswa tidak ingin terjadi benturan dengan aparat. Mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi agar didengar oleh Pemkot.
“Kami juga tidak ingin dibenturkan dengan aparat. Kami hanya meminta tuntutan kami ini tersampaikan dengan lugas dan tegas. Tujuan kami bukan untuk anarkis,” ungkapnya.
Mahasiswa dalam aksi tersebut juga menyoroti postur anggaran Pemerintah Kota Cilegon. Selain belanja pegawai, mereka meminta anggaran untuk sektor infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar mendapat perhatian lebih dan tidak dikurangi.
“Kalau tidak ditemui Wali Kota, kami akan tetap menyuarakan dan menyampaikan bahwasanya ini betul-betul urgent dan sangat mendesak, karena ini berbicara tentang pajak rakyat dan uang rakyat. Maka harus kembali lagi dialokasikan untuk masyarakat Cilegon,” ungkap Zhilu. (Ronald/Red)
