CILEGON, SSC – Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) sebagai organisasi yang menaungi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), dan Terminal Khusus (Tersus) menyatakan siap membantu menyelesaikan persoalan kepelabuhan di Banten. Pasalnya selama ini, persoalan yang masih menjadi PR yang musti diselesaikan ABUPI, meliputi, masalah BUP, TUKS, dan Tersus serta tak lepas dari persoalan pendanaan, perizinan legal, dan hukum.
“Inilah yang harus kita selesaikan bersama. Karena selama ini, pengusaha kepelabuhan masih disulitkan dengan BUP, TUKS, dan Tersus serta tak lepas dari persoalan pendanaan, perizinan legal, dan hukum. Atas kondisi ini, kita (ABUPI) akan secepatnya menyelesaikan persoalan tersebut,” kata
Ketua Korwil ABUPI Banten, Widi Hartono kepada awak media usai kegiatan FGD Terkait Kerjasama Pemerintah dengan Dan Usaha Dalam Penyediaan dan Pengelolan Insfrastrutur Pelabuhan di salah satu hotel di Kota Cilegon,” Rabu (3/12/2019).
Atas kondisi tersebut, keberadaan ABUPI sangat dibutuhkan oleh pengelola penyedia pelabuhan. Bahkan, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan pemerintah dengan badan usaha pelabuhan.
“Jadi nanti kita bisa menggunakan asosiasi ini untuk berbicara kepada pemerintah, baik kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Apa yang menjadi kendala yanh dirasakan pengusaha pelabuhan akan langsung kita sampaikan,” ujarnya.
Dalam FGD tersebut dihadirkan berbagai narasumber dari Bappenas dan juga Kemenhub seperti Dadang Jusron, Mohammad Wiky, Taufan Wijaya, dan Fahrizal Sukma.
Sementara itu, Kepala Dishub Provinsi Banten Tri Nurtopo berharap dengan keberadaan ABUPI dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelaku kepelabuhan di Banten.
“Mohon pak nanti bisa komunikasi dengan kami. Kami juga berkeinginan ada kegiatan kepelabuhanan di Provinsi Banten di luar yang sudah dialakukan, karena ada potensi-potensi yang harus diperhitungkan,” tungkasnya. (Ully/Red)
