CILEGON, SSC – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Daerah (MPPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cilegon Alawi Mahmud angkat bicara polemik pernyataan Wali Kota Cilegon, Robinsar terkait mempersilakan Ketua RT/RW untuk mundur karena Pemerintah Kota Cilegon belum dapat menaikan honorarium.
Menurut Alawi, pernyataan Wali Kota tersebut dilandasi dengan emosional dan kemarahan. Ia pun mengimbau agar Wali Kota Robinsar tidak memberikan pernyataan yang memantik polemik.
Alawi mengungkapkan, pernyataan tersebut mencerminkan masih kurang solusi Wali Kota dalam memecahkan masalah. Pernyataan dengan mempersilakan mundur justru menunjukkan kegagalan dalam mengerek pendapatan asli daerah (PAD).
Ia menjelaskan, program kenaikan honor Ketua RT dan Ketua RW adalah janji kampenye politik. Di mana Wali Kota Robinsar semustinya harus memenuhinya. Jika janji politik kenaikan honor tersebut belum dapat dipenuhi tinggal Wali Kota membuka ruang dialog memberi penjelasan kepada masyarakat dan menyampaikan permohonan maaf.
“Dengan statement demikian itu, statement saya, mencerminkan kemisikinannya dalam dirinya itu atas solusi, yang ada dibenaknya. Bahkan lebih ektrem lagi sedang mempertontonkan kegagalannya dalam mendongkrak pendapatan asli daerah,” ujar Alawi, Rabu (11/11/2026).
“Nah ketika dia memberikan pilihan terhadap ketua RT dan ketua RW yang notabene itu adalah janji politiknya, maka itu adalah suatu kewajiban bagi Pak Wali Kota untuk memenuhinya. Katakan misalnya kondisi fiskal tidak baik-baik saja di Pemerintahan Kota Cilegon, bok ngomongnya yang baik-baik. ‘Memang saya punya janji politik, salah satunya menaikan honor ketua RT dan ketua RW, tetapi kondisi fiskal belum memungkinkan. Karena itu saya mohon maaf, agar kalian bersabar’,” ucap Alawi.
Soal pandangan kolektif dari 7 ketua parpol Kota Cilegon yang sebelumnya melakukan pertemuan, kata Alawi, merupakan hal yang benar. Mereka terpanggil untuk memberikan kritik positif dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Ia justru heran saat dilontarkan kritik malah ada balasan kritik.
“Mereka terpanggil untuk memberikan kontribusi pemikiran yang positif dalam rangka mempercepat layanan publik yang prima. Itu sudah benar. Tetapi kenapa kemudian ada yang mengkritik lagi, masak kritik dibalas dengan dengan kritik,” ucapnya.
Menurut Alawi, Wali Kota Robinsar semestinya dapat bijak menyikapi kritik yang disampaikan tersebut.
“Ketua parpol itu merupakan representasi dari kebijakan politik yang terintegrasi dengan fraksinya masing-masing di DPRD,” paparnya.
Kalau Wali Kota tidak bijak dan tidak menerima kritikan, ucap Alawi, itu sama saja membuka ruang konflik.
“Kalau Wali kota nggak elegan, kalau Wali Kota melakukan perlawanan, itu sama saja membuka ruang pintu konflik di Kota Cilegon. Hati-hati,” ucapnya.
Di tengah kondisi Kota Cilegon yang saat ini sedang tidak baik seperti kondisi fiskal yang tidak stabil, Alawi mengajak agar seluruh pihak dapat sama-sama bekerja sama. Ia mengajak untuk dapat membangun Kota Cilegon dengan melepas keangkuhan dan ego. Ia mengajak seluruh pihak dapat sama-sama menyatukan persepsi, jangan bekerja dengan emosional. Seluruh keluhan yang disampaikan masyarakat harus benar-benar direspon.
“Saya sadar, saya tahu, kondisi keuangan ngga baik baik saja tetapi jangan dilandasi dengan emosional. Jangan kemarahan. Semua direspons sebagai rakyatnya yang harus memperoleh pelayanan yang prima. Jangan dimusuhi, dimarahin,” pungkasnya. (Ronald/Red)
