CILEGON, SSC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon menyoroti independensi dan netralitas para Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Cilegon jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Pasalnya, sorotan itu kaitan dengan adanya temuan beberapa calon walikota atau wakil walikota Cilegon yang melakukan money politic (politik uang) dengan memberikan minyak goreng maupun kalender kepada warga Cilegon agar dapat memberikan dukungan.
Demikian terungkap dalam hearing yang dilakukan Komisi I DPRD Kota Cilegon dengan KPU dan Bawaslu Kota Cilegon yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon, Selasa (3/3/2020).
Ketua Komisi I DPRD Cilegon, Hasbudin mengatakan, sebagai lembaga yang dibiayai oleh uang rakyat selayaknya KPU dan Bawaslu bersikap netral dan indenpenden.
“Kami (DPRD Cilegon) yang merupakan mitra dari KPU dan Bawaslu, sudah selayaknya memberikan masukan kepada mereka agar bersikap netral dan tidak mendukung siapapun dalam pilkada,” katanya kepada awak media usai hearing.
Menurut Hasbudin, bukan rahasia umum, jika money politik (politik uang) banyak calon yang bahkan secara terang-terangan memberikan bantuan berupa uang bahkan memberikan minyak goreng dan kalender agar dapat mendukung salah satu calon tersebut.
“Bersikap netral dan jalankan sesuai dengan rel yang ada. Apabila KPU tidak netral, Bawaslu tentunya harus memberikan teguran terhadap Ketidaknetralan KPU,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Ketua KPU Cilegon Irfan Alfi menyatakan, sampai saat ini pihaknya tetap bekerja sesuai dengan regulasi yang sudah diatur dalam PKPU 18 terkait proses verifikasi faktual.
“Pada intinya, kami (KPU Cilegon) tetap bekerja di rel-rel yang ada. Regulasi itu diatur dalam PKPU 18 terkait peoses verifikasi faktual. Pada prinsipnya, KPU sudah di sumpah dan telah menandatangani fakta integritas. Bahkan, pekerjaan kami juga diawasi langsung oleh Bawaslu bahkan oleh masyarakat di Kota Cilegon,” ujarnya.
Ia mengaku, dalam pelaksanan pilkada ini, KPU memiliki slogan “Pilkada Ceria Cilegon Berjaya. Dan pelaksaan Pilkada tahun ini tidak dalam kondisi tegang.
“Kontestasi politik ini tidak harus teganglah. Tapi bagaimana kegiatan ini bisa rileks, santun dan saling menghormati. Anggaplah, kontestasi politik ini bukan hanya untuk kepentingan politik tapi unruk kepentingan masyarakat banyak,” tutupnya. (Ully/Red)
