SERANG, SSC – Untuk memajukan daerah dengan memudahkan dan mempercepat pelayanan, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang berencana membuka Mal Pelayanan Publik (MPP).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin mengatakan, MPP pada dasarnya didirikan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Karena sebagaian pelayanan di daerah sudah diwajibkan satu pintu secara terpadu di mana tidak lagi diurud di kantor kecamatan/kelurahan.
“Jadi nggak bisa izin dikeluarkan dari kelurahan, ada yang boleh ada yang tidak boleh. Mungkin kelurahan dan kecamatan hanya memberikan pengantar,” ujarnya kepada awak media ditemui di Puspemkot Serang, Rabu (13/1/2021).
Ia menyatakan, MPP nantinya bukan hanya melayani perizinan yang dikeluarkan oleh Pemkot Serang saja, namun ada juga pelayanan lainnya. Baik pengurusan terkait keimigrasian, kependudukan, sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) dan layanan lainnya.
“Disitu bisa bergabung juga pelayanan lainnya,” jelasnya.
Meski baru berencana, kata Nanang, MPP masih terkendala karena pemkot belum mempunyai bangunan strategis. Terlebih Pemerintah Kabupaten Serang belum melimpahkan aset yang seharusnya diserahkan kepada Pemkot Serang. Jika aset telah diserahkan maka MPP baru bisa direalisasikan.
“Pemerintah Kabupatennya belum menyerahkan sepenuhnya kepada Kita. Kalau lah pemerintah kabupaten nya menyerahkan kita bisa pilih-pilih tempat yang strategis,” tandasnya.
Terpisah, Walikota Serang, Syafrudin menyatakan, adanya MPP semakin memudahkan masyarakat mengurus perizinan.
Ia menegaskan, adanya MPP nanti tidak akan menghilangkan sepenuhnya pelayanan yang ada di kecamatan/kelurahan. Artinya sebagian dilayani di MPP dan sebagian lainnya di kecamatan/keluaran.
“Sebenarnya di kelurahan juga ada, kalau di Mal-kan (masyarakat) tidak sengaja datang kemudian pelayanan terpadu ada disitu,” pungkasnya. (SSC-03/Red)
 Serang berencana membuka Mal Pelayanan Publik (MPP).Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin mengatakan, MPP pada dasarnya didirikan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Karena sebagaian pelayanan di daerah sudah diwajibkan satu pintu secara terpadu di mana tidak lagi diurud di kantor kecamatan/kelurahan.){kind=link}