SERANG, SSC – Sepanjang tahun 2020 Ombudsman RI Perwakilan Daerah Banten menerima 587 laporan aduan masyarakat. 212 laporan yang paling banyak diantaranya mengenai bantuan sosial Covid-19.
“Aduan bansos karena masyarakat tidak mendapatkan bansos padahal mereka merasa layak mendapatkan terlebih saat pandemi Covid-19,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Banten Dedy Irsan, saat konferensi pers melalui daring, Rabu (13/1/2021).
Atas aduan itu, ia menjelaskan telah melakukan tindaklanjut dengan menghubungi Dinas Sosial di 8 kota/kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Dengan begitu masyarakat yang mengadu diharapkan akan mendapatkan bansos.
“Kita tindaklanjuti, langsung dihubungkan kepada pelayanan pada Dinsos dan Inspektorat,” jelasnya.
Ia pun turut menyampaikan, keseluruhan laporan itu didapatkan pihaknya secara merata di Banten.
“Semua hampir sama,” sambungnya.
Selain laporan Bansos Covid-19, Ombudsman Banten juga menerima 99 laporan mengenai dugaan maladministrasi mengenai jaminan kesejahteraan sosial, 42 laporan mengenai pertanahan, 24 laporan mengenai pelayanan desa, 23 laporan mengenai pendidikan, 22 laporan kesehatan, 21 laporan mengenai kepolisian, 15 laporan mengenai kepegawaian, 13 laporan adminduk, 8 laporan mengenai perhubungan dan infrastruktur, serta 8 laporan mengenai ketenagakerjaan .
Dari keseluruhan laporan, pihaknya menganalisis sedikitnya ada 4 intansi yang dilaporkan oleh masyarakat yakni Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Kantor Pertahanan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan.
“Dari laporan itu, kami mencatat ada 4 instansi yang paling banyak di laporkan,” tandasnya. (SSC-03/Red)
